REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu berjalan dengan baik. Walaupun pelaksanaannya digelar di tengah pandemi Covid-19, dia menyebut, belum ditemukan adanya kasus Covid-19 dalam proses pilkada.

"Alhamdulillah belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru (penularan Covid-19). Apakah Covid-19 masih ada? masih. Tapi (kenaikan kasus Covid-19 masih) seperti biasa dan pada umumnya di luar Pilkada," kata Mahfud usai rapat koordinasi terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Senin (14/12).

Menurutnya, kenaikan kasus baru positif Covid-19 yang terjadi saat ini di luar pelaksanaan pilkada. Bahkan, katanya, prediksi kenaikan kasus akibat penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi berhasil diatasi.

Sebab, sebelum pilkada dilakukan ada usulan dari berbagai lembaga dan ahli untuk menunda pilkada. Hal ini dikarenakan kenaikan kasus Covid-19 diprediksi menjadi lebih tinggi jika pilkada tetap dilaksanakan.

"Alhamdulillah berhasil mengatasi kekhawatiran. Kecemasan yang dulu muncul ketika pilkada serentak ini dilaksanakan di dalam suasana pandemi, waktu itu banyak sekali usul kepada pemerintah agar pilkada ditunda. Sampai kapan tidak tahu, pokoknya ditunda," ujarnya.

Mahfud menuturkan, bahkan ada ahli yang memproyeksikan sebanyak 3,2 juta orang akan terpapar Covid-19 dalam proses penyelenggaraan pilkada. Namun, hingga saat ini kasus harian Covid-19 di Indonesia menunjukkan angka 617.830 kasus.

"Kalau diproyeksikan Januari (2021) misalnya 15 hari lagi, kalau rata-rata kan sehari 7.000 (kasus) saja. Nah, sekarang rata-rata sehari sudah 5.000 (kasus), itu baru kira-kira dan tidak akan sampai 3,2 juta (kasus yang diprediksi itu)," ujarnya.