REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatatkan realisasi belanja program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp 483,62 triliun atau 69,6 persen dari total anggaran sebesar Rp 695,2 triliun. Adapun program ini untuk membantu penanganan Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi program PEN sudah mencapai 70 persen per 14 Desember 2020.
“Sekarang sudah sampai 14 Desember kemarin realisasinya sudah mencapai hampir 70 persen,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Senin (21/12).
Suahasil memerinci, realisasi sektor kesehatan sebesar 47 persen atau Rp 47,05 triliun yang dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan, biaya klaim perawatan, pengadaan APD, alka atau sarpras, operasi dan sosialisasi penegakan PSBB dan protokol kesehatan.
“Klaster kesehatan per 15 Desember realisasinya Rp 47,05 triliun dari pagu Rp 99,5 triliun,” ucapnya.
Kemudian realisasi anggaran kesehatan dalam program PEN diperkirakan Rp 63,06 triliun. Sisanya sebesar Rp 36,44 triliun digunakan untuk pendanaan program vaksinasi pada 2021.
Selanjutnya sektor perlindungan sosial, realisasinya sebesar Rp 217,6 triliun dari total anggaran Rp 230,21 triliun yang digunakan untuk pemberian dukungan daya beli dan menekan laju peningkatan kemiskinan serta mendorong konsumsi masyarakat.
“Pogram perlindungan sosial menekan laju kemiskinan ke 8,99 persen dari penambahan angka kemiskinan yang diperkirakan bisa mencapai 10,96 persen jika tidak ada bantuan sosial,” ucapnya.
Sektoral K/L dan pemda, realisasinya sebesar Rp 55,68 triliun atau sebesar 82 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 67,86 triliun, merupakan program untuk dukungan Pemda serta K/L dalam proses pemulihan ekonomi, serta pemberian hibah kepada pemda untuk pemulihan sektor pariwisata.
Dukungan UMKM desain pagunya Rp 116,31 triliun atau 92 persen telah terealisasi Rp 106,46 triliun dan ini untuk kegiatan mendukung permodalan UMKM, subsidi bunga, lalu kemudian juga untuk bantuan melalui perbankan dan lembaga pembiayaan.
“Realisasi dukungan UMKM diperkirakan Rp 112,65 triliun dan sisanya sebesar Rp 3,67 triliun rencananya untuk pendanaan 2021,” ucapnya.
Pembiayaan korporasi realisasinya sebesar Rp 8,16 triliun atau 13 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 60,73 triliun. Adapun realisasi ini ditujukan sebagai dukungan korporasi melalui BUMN serta penjaminan modal kerja.
Adapun celah realisasi sebesar Rp 52,57 triliun untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN, pinjaman investasi BUMN serta LPI akan terealisasi pada akhir Desember 2020, sehingga realisasinya dapat 100 persen.
"Jadi ketika kita membuat pagu Rp 120,61 triliun, itu adalah pada awal 2020 kita membayangkan penggunaannya akan Rp 120 triliun, namun ternyata penggunaannya saat ini dengan kegiatan ekonomi yang juga mengalami tekanan dan kontraksi maka penggunaan dari insentif usaha ini saat ini hanya sekitar 41 persen,” ucapnya.
Terakhir pemberian insentif usaha untuk memberikan kelonggaran pembayaran pajak bagi dunia usaha, dan saat ini realisasinya 41 persen atau Rp 49,12 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika