REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Hidayat Nur Wahid, menuturkan salah satu pelajaran yang bisa diambil dalam setiap kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI adalah pentingnya keteladanan yang dipraktekkan oleh Bapak-Bapak Bangsa, Pahlawan-Pahlawan Negara. Keteladanan itu dapat dilihat dalam keragaman mereka hadirkan tunggal ika saat mereka di BPUPK.

Yaitu, menyepakati Pancasila sebagai dasar Negara dalam Panitia 9, kompromi menyelamatkan Pancasila secara final pda 18/8/1945 serta menyepakati konstitusi RI yaitu UUD 45 dalam sidang PPKI. Juga Menghadirkan Resolusi Jihad, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan menyelamatkan Republik Indonesia Serikat kembali menjadi NKRI.

“Itu adalah keteladanan para Negarawan yang dipraktekkan agar dilestarikan, menjadi rujukan  oleh generasi penerus,” ujarnya secara daring dalam Sosialiasi 4 Pilar MPR RI bersama Pengurus Pemuda Pancasila Jakarta Pusat di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Apalagi, lanjut pria yang akrab disapa HNW, ini para Pemimpin baik ditingkat Nasional maupun lokal, penting bagi mereka menghayati, meneladani dan mempraktekkan kembali kenegarawanan para Bapak Bangsa yg telah mewariskan Pancasila, UUD NRI 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian oleh MPR disebut sebagai 4 Pilar MPRRI.

“Salah satu inti dari Sosialisasi Empat Pilar MPR RI adalah keteladanan dari Bapak Bangsa dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila, UUD 45, menjaga NKRI dan menghidupkan Bhinneka Tuggal Ika, agar nilai-nilai unggul itu tersegarkan dan tersosialisasikan kepada para pemuda  khususnya sebagai generasi pewaris dan pelanjut kepemimpinan di negara ini,” ujarnya dalam siaran pers.

Karenanya, kata HNW, sebelum MPR melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar kepada masyarakat, MPR terlebih dahulu mensosilisasikannya ke anggota legislatif (anggota MPR) juga kepada pihak pemerintah (eksekutif). "Kita mulai sosialisasi kepada angota MPR sebelum mereka dilantik, dan menjelaskan 4 pilar, yakni Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara,” kata HNW.

Setelah sosialisasi kepada anggota MPR, sosialisasi dilanjutkan dengan bekerja sama dengan pihak eksekutif, yakni Presiden, menteri hingga para kepala daerah. “Kita juga sampaikan kepada jajaran pemimpin eksekutif. Agar mereka juga dapat memberikan keteladanan bagi masyarakat,” tukasnya.

HNW berharap dengan begitu, sikap keteladanan, tumbuh di dalam diri para pemimpin bangsa, sehingga dalam praktek penyelenggaraan negara, keteladanan itu dapat dihadirkan. “Yang perlu ditunjukan itu memang keteladanan. Termasuk dalam konteks vaksin Covid-19, sudah sepatutnya Presiden memberikan keteladanan dengan kesediaan untuk divaksin pertama kali, agar masyarakat percaya bahwa vaksin yang dihadirkan pemerintah memang sudah teruji dan aman,” ujarnya.   

Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini percaya apabila keteladanan itu diihadirkan oleh para pemimpin, sebagaimana dicontohkan oleh para Bapak Bangsa, maka masyarakat dapat percaya sehingga mudah diajak untuk  mengikuti /mencontohnya dengan baik. Apalagi Rakyat Indonesia masih kental dengan  budaya pathernalismenya. Sehingga, jargon-jargon yang beredar di masyarakat dapat diimplementasikan dengan baik, tidak sebatas kata-kata.

“Misalnya ungkapan ‘Saya Pancasila’, itu perlu dihayati dengan baik dan komitmen untuk melaksanakan dengan jujur. Dimulai dari para Pemimpin, sebagaimana dahulu dicontohkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, KH Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, serta yang lainnya,” ujarnya.