REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan respons atas sejumlah isu terkini. Salah satunya soal temuan drone bawah laut mirip Sea Wing milik China di lepas pantai Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 20 Desember lalu, memicu spekulasi terkait ancaman keamanan teritorial Indonesia.
Berikut respons Bamsoet:
1. Temuan drone bawah laut mirip Sea Wing milik China di lepas pantai Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (20/12), memicu spekulasi terkait ancaman keamanan teritorial Indonesia, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan bersama TNI AL untuk segera melakukan penyelidikan terkait temuan drone tersebut, baik muatan hingga kemampuan transmisi data yang dimiliki drone bawah laut yang ditemukan, termasuk meneliti sumber energi yang digunakan juga sensor-sensor yang ada dan kemampuannya. Guna memastikan spesifikasi control surface pada drone dimaksud, sekaligus menginformasikan kepada publik fakta yang terjadi.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan meningkatkan koordinasi dengan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menganggarkan dalam APBN untuk pembelian alutsista dan radar yang dapat mendeteksi ancaman dan bahaya terhadap kedaulatan NKRI, serta diharapkan TNI AL dapat lebih meningkatkan pengawasan dan pengamanan di teritorial perairan Indonesia, mengingat terjaringnya seaglider milik negara lain bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia dan keberadaannya dapat mengusik keamanan serta pertahanan nasional Indonesia.
C. Meminta pemerintah untuk dapat memperbaiki, menyempurnakan serta mengintegrasikan kemampuan intelijen Geospatial, teknologi siber, pertahanan, dan pemetaan laut termasuk udara, mengingat masih belum lengkapnya perangkat pengendali atas lapisan ruang siber Indonesia (infrastruktur dan hardware; software; dan artificial intelijen sosial/siber-personal) menyebabkan peristiwa tersebut berulang.
D. Meminta pemerintah berkomitmen memastikan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor pertahanan nasional yang meliputi alat utama sistem pertahanan (alutsista) maupun sarana prasarana pendukung lainnya dapat terpenuhi, sehingga pertahanan nasional Indonesia dapat mengimbangi kekuatan negara lain. Mengingat, masih minimnya anggaran pertahanan nasional yang diperparah oleh situasi pandemi Covid-19 membuat anggaran semakin menipis akibat realokasi anggaran.
2. Keputusan sejumlah daerah membuka pembelajaran tatap muka di kelas pada Senin (4/1) yang mengawali semester genap tahun ajaran 2020/2021, sangat berisiko karena kasus aktif Covid-19 masih tinggi, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan daerah khususnya yang mulai kembali membuka sistem pembelajaran tatap muka bagi sekolah di wilayahnya, agar meninjau kembali keputusan tersebut, dan lebih mempertimbangkan keselamatan dan kondisi kesehatan peserta didik, sehingga putusan yang ditetapkan tidak berisiko tinggi terhadap tenaga pengajar dan peserta didik, sekaligus menjamin keselamatan dan kesehatan para peserta didik maupun tenaga pengajar.
B. Mendorong pemerintah daerah bersama Satgas Penanganan Covid-19 daerah melakukan pemetaan sekolah-sekolah yang siap dan belum siap untuk menerapkan pembelajaran tatap muka, sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan/kebijakan secara tepat bagi sekolah-sekolah di wilayahnya.
C. Meminta pemerintah daerah untuk dapat terlebih dahulu memastikan kelayakan infrastruktur penunjang protokol kesehatan di setiap sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terpenuhi dan memadai, salah satunya adalah sanitasi kebersihan sekolah yang sangat penting dalam menunjang protokol kesehatan di sekolah.
D. Mendorong pemerintah daerah bersama Satgas Penanganan Covid-19 terus memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi sekolah yang sudah melaksanakan di sejumlah daerah, serta memastikan para tenaga pengajar sekaligus peserta didik benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang berlaku selama berada di lingkungan sekolah sebagai salah satu upaya mencegah diri dari paparan virus Covid-19, mengingat ketika sejumlah sekolah melakukan uji coba pembukaan sekolah beberapa waktu lalu, tingkat kepatuhan dan disiplin dalam menjalankan protokol Covid-19 masih rendah.
E. Meminta pemerintah daerah dan pihak Dinas pendidikan dan kebudayaan daerah bersama pihak sekolah, khususnya di daerah yang masih memiliki kasus aktif Covid-19 agar mempertimbangkan kembali dan tidak memaksakan membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka, mengingat pandemi belum terkendali sehingga membuka sekolah berpotensi memunculkan kluster baru Covid-19 yang dapat membahayakan tenaga pengajar maupun peserta didik.
3. Jumlah kematian tenaga medis dan kesehatan di Indonesia akibat terinfeksi virus SARS-CoV-2 atau covid-19 tercatat paling tinggi di Asia dan 5 besar di seluruh dunia, berdasarkan data sepanjang bulan Desember 2020 sebanyak 52 tenaga medis dokter meninggal dunia akibat covid-19, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah mengevaluasi sistem kerja penanganan kasus covid-19 yang dilaksanakan oleh tenaga medis dan kesehatan di tahun 2020, agar penanganan Covid-19 di tahun 2021 dapat lebih baik dan dapat mengurangi jumlah kematian tenaga medis dan kesehatan akibat Covid-19.
B. Mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya seperti mengatur jam kerja tenaga medis dan kesehatan, memperhatikan asupan gizi dan makanan, serta memperhatikan kesejahteraan, untuk menekan terjadinya peningkatan penyebaran Covid-19, disamping itu pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas dan mobilitas massa, seperti berlibur secara berkerumun, bepergian ke tempat-tempat ramai, ataupun beraktivitas berkumpul bersama teman dan keluarga yang tidak serumah, dikarenakan hal tersebut dapat meningkatkan kasus covid-19 yang juga berisiko meningkatkan penularan/pemaparan virus SARS-CoV-2 kepada tenaga medis dan kesehatan.
C. Mengingatkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi Covid-19 bukanlah obat covid-19, namun lebih kepada upaya yang bersifat preventif, oleh karena itu masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, yaitu memakai masker, mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun atau membersihkan dengan handsanitizer, dan menjaga jarak aman minimal 1,5 meter satu dengan yang lainnya, sehingga meminimalisir atau mencegah meluasnya penularan virus SARS-CoV-2 atau Covid-19.
D. Mendorong pemerintah berkomitmen tinggi dalam memberikan perlindungan bagi tenaga medis dan kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya yang menangani langsung pasien Covid-19.
4. Hari Korps Wanita Angkatan Laut atau Kowal yang merupakan hari jadi bagi prajurit wanita TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap tanggal 5 Januari, respon Ketua MPR RI:
A. Menyampaikan selamat memperingati Hari Kowal, dan menjadikan peringatan tersebut untuk memicu semangat kerja dalam mempertahankan kedaulatan dan batas wilayah laut NKRI, MPR juga menyampaikan bahwa kaum perempuan juga berhak dan bebas memiliki ruang gerak untuk melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara.
B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan/Kemenhan, lebih memperhatikan dan mendukung peran serta partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, khususnya di bidang kemiliteran atau ketentaraan, salah satunya di Angkatan Laut.
C. Menyampaikan kepada Kowal dalam melakukan pembinaan mental khusus bagi perempuan prajurit TNI AL yang ditugaskan di bidang non-tempur, agar tetap mengedepankan semangat emansipasi dan kemitrasejajaran dengan kaum pria.
D. Mendorong pemerintah bersama rakyat mendukung penuh seluruh peran-peran Kowal dalam menghadapi tantangan global, khususnya di era pandemi Covid-19.
