REPUBLIKA.CO.ID, khilafah kembali muncul di permukaan. Perdebatan pun terjadi. 

Khilafah sering kali dihubungkan dengan kekuasaan politik dalam Islam. Dalam hal ini para ulama klasik telah menggunakan istilah khilafah, imamah, dan belakangan menggunakan istilah daulah untuk negara.

Apakah sistem khilafah akan kembalgi lagi? Ini pandangan Ustadz Abdul Somad (UAS) dalam video pendek dari akun Republika Offcial:

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan hakikat kekuasaan adalah kepentingan sosial bagi manusia. Ada beberapa tipe kekuasaan menurutnya. Pertama adalah al-milk at-thabi’i (kekuasaan yang alamiah), yaitu tanggung jawab yang komprehensif (kepada masyarakat) berdasarkan kepentingan dan syahwat (hal 150). Kategori kekuasaan ini tidak baik dalam suatu kepemimpinan dan akan berdampak negatif kepada masyarakatnya.

Kedua adalah siyasih (kekuasaan politis) yaitu tanggung jawab yang komprehensif (masyarakat) berdasarkan cara pandang akal dalam mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan di dunia (hal 151). 

Pada jenis kedua ini kekuasaan hanya mengandalkan rasionalitas pemimpin dalam mengelola negara dengan menafikkan peran agama, yang memungkinkan disebut sebagai pemerintahan sekuler.

Ketiga adalah khilafah yaitu tanggung jawab yang komprehensif (masyarakat) berdasarkan syariat untuk kemaslahatan akhirat dan dunia, yang pada akhirnya kembali ke kemaslahatan akhirat (hal. 152). 

Menurut Ibnu Khaldun, pada hakikatnya khilafah adalah tentang pemimpin yang mampu menegakkan syariat dalam menjaga agama dan kepentingan politik dunia di dalamnya. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa kekuasaan yang kategori pertama dan kedua adalah mazmum (tercela).

Ikuti Whatsapp Channel Republika