REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menilai penyaluran pupuk bersubsidi memberi manfaat dan jaminan bagi petani kecil untuk berproduksi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

Menurut Winarno, selain petani bisa mengakses pupuk yang lebih terjangkau, ada stabilisasi harga yang memang diperlukan bagi petani kecil.

"Kalau tidak ada subsidi, harganya mahal. Dosis pupuk petani jadi dikurangi, kalau dikurangi bisa produktivitas kita turun," kata Winarno saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, dan peternak yang memiliki usaha lahan dengan total 2 hektare.

Winarno menjelaskan bahwa dalam berproduksi, petani juga harus mengeluarkan biaya sewa lahan, mengingat umumnya petani kecil hanya sebagai penggarap, bukan pemilik lahan.

Jika melihat produktivitas, Winarno mengakui bahwa produktivitas beras nasional masih rendah, yakni sekitar 5,12 ton per hektare (ha) pada 2020, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 4,8 ton per ha.

Khusus di Pulau Jawa, produktivitas bisa mencapai 9-11 ton per ha; berbeda dengan di luar Jawa yang berkisar 3-4 ton per ha.

"Yang harus dipersiapkan agar produksi ini tinggi, harus menggunakan benih modern yang bisa adaptasi dengan kondisi lahan, misalnya daerah Kalimantan yang asamnya tinggi, harus disesuaikan dengan bioteknologi," kata Winarno.

Isu penyaluran subsidi pupuk sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Istana Negara, Senin (11/1).

Presiden menilai dana yang digelontorkan oleh negara untuk subsidi pupuk mencapai Rp 33 triliun, namun tidak sejalan dengan produksi yang dihasilkan. Oleh karenanya, Presiden meminta subsidi tersebut dievaluasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika