REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH --  Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University Prof  Dr  Ir  Rokhmin Dahuri  MS mengatakan,  peran perguruan tinggi sangat penting dalam upaya pembangunan sektor kelautan yang berkelanjutan. Untuk itu, perguruan tinggi perlu memperkuat risetnya.

“Jika ingin sektor kelautan cepat maju, maka perguruan tinggi yang menyiapkan SDM-nya untuk menangani sektor kelautan dan perikanan, harus mengarahkan institusinya sebagai perguruan tinggi berbasis riset,” kata Prof Rokhmin saat memberikan Kuliah Umum “Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Terpadu untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Berkelanjutan” yang diadakan oleh Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Rabu (20/1). Kuliah umum dilaksanakan secara daring dan luring.

Prof Rokhmin menyebutkan perguruan tinggi yang  unggul terutama berbasis riset (Research-Based University). Menurutnya, lulusan perguruan tinggi yang berbasis Research and Development (R & D)  mampu menghasilkan invensi (prototipe) teknologi dan non-teknologi yang siap untuk diproduksi secara masal menjadi inovasi teknologi dan non-teknologi. “Selain itu, menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terakreditasi,” ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id.

Di samping itu, kata dia, menyediakan metoda dan informasi ilmiah sebagai dasar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan (planning and decision-making processes). Tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan IMTAQ kepada Tuhan Yang Mahaesa menurut agama masing-masing, dan menghasilkan etos kerja unggul serta akhlak mulia. 

“Ciri yang juga menonjol, hasil penelitian menjadi bahan ajar utama, sehingga pengajaran tidak hanya transfer of knowledge,”  kata ketua umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu.

Ia lalu memaparkan rekomendasi untuk R & D  perguruan tinggi. Menurutnya, setiap aktivitas R & D harus ditujukan untuk: (1) memecahkan permasalahan bangsa dan dunia saat ini maupun di masa depan; (2) pendayagunaan potensi pembangunan (SDA, SDM, dan posisi geoekonomi) bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa; dan (3) sesuai dengan kebutuhan pasar dan dinamika pembangunan (market and development-oriented research). Output R & D semacam ini pasti layak publikasi di Jurnal Ilmiah nasional maupun internasional. 

Selain itu, para dosen-peneliti harus meningkatkan kapasitasnya agar mampu menghasilkan hasil riset yang inovatif dan sesuai kebutuhan konsumen (pasar) di dalam maupun luar negeri: invensi yang mencapai technolog.

“Para dosen-peneliti harus melibatkan (bekerjasama dengan) pihak industri (users) dan pemerintah sejak tahap perencanaan, implementasi, industrialisasi (scaling up) sampai pemasaran hasil R & D,” tutur mantan menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 itu. 

Ia juga menegaskan, pemerintah harus menyediakan infrastruktur, sarana, dan anggaran (> 3% PDB) penelitian yang mencukupi; serta memberikan kesejahteraan dan penghargaan kepada para peneliti seperti halnya (benchmarking) di negara-negara maju atau emerging economies lainnya yang lebih maju dan makmur. 

Rokhmin menambaka, pemerintah dan masyarakat menjamin kesejahteraan serta lebih menghargai peneliti, ilmuwan, dosen, dan guru sebagaimana di emerging economies yang lebih maju atau di negara industri maju dan kaya.

“Pihak industri (swasta nasional dan BUMN) harus meningkatkan jiwa nasionalismenya, sehingga dalam menggunakan teknologi tidak semata berdasarkan pada  maupertimbangan financial cost and benefit  mengembangkan teknologi nasional dari hasil riset (INVENSI) bangsa sendiri,” ujar  ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) itu.

 Ia juga mengingatkan, MNC (Multi National Corporation) diwajibkan melakukan transfer teknologi dan mengindustrikan (komersialkan) invensi  peneliti nasional dengan melibatkan (mempekerjakan) peneliti, dosen, dan mahasiswa di perusahaan (industri) nya, seperti di Singapura, Korea, dan China.

Pemerintah, kata Rokhmin, perlu  memberikan insentif (seperti tax deduction dan bebas biaya impor untuk state of the art technology) dan penghargaan bagi swasta (industri) yang mau mengindustrikan INVENSI peneliti nasional.

Ia juga menekankan peningkatan kerja sama yang lebih produktif dan sinergis antarpara peneliti dan lembaga R & D di Perguruan Tinggi, LIPI, BPPT, Kementerian, dan swasta. 

“Kita perlu transfer (curi) teknologi dari negara-negara maju atau MNC (Multi National Corporations), seperti melalui reverse engineering,” papar Rokhmin Dahuri.    

Ikuti Whatsapp Channel Republika