Selasa 26 Jan 2021 05:46 WIB

Nadiem Hanya Respons Intoleran Baru, Bagaimana Daerah Lain?

Kemendikbud belum berhasil membongkar persoalan intoleransi di lingkungan sekolah.

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Ratna Puspita
Ilustrasi Sekolah. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi reaksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait isu intoleransi yang terjadi soal penggunaan hijab di Padang, tetapi persoalan intoleransi di lingkungan sekolah sebenarnya bukanlah hal baru.
Foto: Foto : MgRol_93
Ilustrasi Sekolah. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi reaksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait isu intoleransi yang terjadi soal penggunaan hijab di Padang, tetapi persoalan intoleransi di lingkungan sekolah sebenarnya bukanlah hal baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi reaksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait isu intoleransi yang terjadi soal penggunaan hijab di Padang. Namun, P2G menilai, sebenarnya persoalan intoleransi di lingkungan sekolah bukanlah hal yang baru. 

Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menyayangkan Mendikbud Nadiem Makarim hanya merespons kasus baru yang kebetulan sedang menjadi topik hangat. "Mas Menteri tidak mengakui secara terbuka, mengungkapkan ke publik jika fenomena intoleransi tersebut banyak dan sering terjadi di dalam persekolahan di Tanah Air," kata Iman dalam keterangannya, Senin (25/1). 

Baca Juga

Iman berpendapat, Kemendikbud belum membongkar persoalan intoleransi di lingkungan sekolah. Persoalan intoleransi yang umumnya terjadi di daerah ini sebenarnya mengandung problematika dari aspek regulasi, struktural, sistematik, dan birokratis. 

"Kasus intoleransi di sekolah yang dilakukan secara terstruktur bukanlah kasus baru. Dalam catatan kami, misal, pernah ada kasus seperti pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari tahun 2019. Jauh sebelumnya, 2014 sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali. Sedangkan, kasus pemaksaan jilbab kami menduga lebih banyak lagi terjadi di berbagai daerah di Indonesia," kata dia.

Menurut P2G, di antara faktor penyebab utamanya adalah Peraturan Daerah (Perda) yang bermuatan intoleransi. Peristiwa pemaksaan jilbab di SMKN 2 Padang merujuk pada Instruksi Walikota Padang No 451.442/BINSOS-iii/2005. Aturan yang sudah berjalan 15 tahun lebih sebagaimana keterangan mantan wali kota Padang Fauzi Bahar. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement