REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Orang nomor satu di Amerika Serikat Joe Biden telah menyiapkan sejumlah terobosan untuk negara yang dipimpinnya. Sejumlah terobosan itu berkaitan dengan industri otomotif di AS.
Dilansir dari Car and Driver pada Selasa (26/1), Biden melakukan sejumlah upaya agar penggunaan electric vehicle (EV) semakin masif. Salah satu cara yang ia terapkan adalah dengan mengganti seluruh mobil dinas Pemerintah AS dengan EV. Diharapkan, langkah konversi kendaraan dinas ini mampu berperan dalam meningkatkan kualitas udara di AS sekaligus mendorong industri EV.
Berkaitan dengan program "Buy American", seluruh produk EV yang akan digunakan merupakan produk dari pabrikan asal AS. Dengan begitu, program ini mampu secara spesifik mendorong industri otomotif asli AS.
Meskipun, tahapan konversi ini tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mengingat, kendaraan dinas Pemerintah AS memang jumlahnya cukup banyak.
General Services Administration mencatat, pada 2019 saja jumlah kendaraan dinas di AS adalah sebanyak 645 ribu unit. Oleh karena itu, diperkirakan, tahapan konversi kendaraan secara menyeluruh akan membutuhkan waktu beberapa tahun.
Sebelumnya, Biden secara tegas juga sempat mengumumkan sejumlah rencana, seperti insentif untuk mobil listrik buatan AS. Artinya, rencana itu pun mampu menjadi angin segar bagi industri EV. Apalagi, sejumlah pabrikan AS telah banyak yang sudah memiliki fondasi dalam industri EV.
Tak hanya itu, ia juga mendukung kendaraan yang lebih ramah lingkugan lewat peningkatan standar emisi untuk mobil dengan mesin konvensional. Ia juga merancang disinsentif khusus untuk mobil konvensional sehingga membuat mobil tersebut hadir dengan harga lebih tinggi dengan harapan masyarakat akan mempertimbangkan untuk membeli EV.
Seluruh perpaduan kebijakan itu lah yang dinilai mampu memberikan dampak positif bagi industri otomotif, terutama dari sisi kestabilan. Mengingat, kestabilan ini menjadi hal yang cukup penting penentuan arah pasar dan dalam hal investasi jangka panjang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika