REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dr Citra Indriani menilai, implementasi pembatasan kegiatan masyarakat perlu dipertegas dan dilaksanakan secara konsisten. Langkah itu diharapkan dapat menekan laju penularan virus corona baru di masyarakat.

Ia membenarkan, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) II dari berbagai kajian memang dinilai tidak efektif. Hal itu dikarenakan mobilitas masyarakat yang tidak terlalu berubah, bahkan terbilang masih saja tinggi.

"Karenanya, implementasi di lapangan akan kebijakan PPKM perlu lebih diperketat lagi," kata Citra, Selasa (2/2).

Citra berharap, pelaksanaan PPKM II bisa menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia. Ia menekankan, walau angka kasusnya masih tetap tinggi lebih dari 10 ribu kasus, PPKM II akan memberikan andil dalam mencegah transmisi Covid-19.

"Sebab, jika tidak diterapkan bisa jadi kasusnya naik di angka 20 ribuan. Saat pembatasan tidak dilakukan justru makin tidak terkontrol," ujar Citra.

Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM ini melihat, PPKM akan berhasil tidak cuma dengan memperketat implementasi lapangan. Namun, harus dibarengi penerapan protokol kesehatan (prokes) secara disiplin.

Lalu, dilakukan monitoring pelaksanaan PPKM dan prokes, melaksanakan promosi kesehatan di masyarakat. Citra mengingatkan, karantina wilayah atau lockdown merupakan pilihan terakhir karena konsekuensinya berat dan butuh biaya besar.

Citra turut berharap pemerintah bisa melakukan pendampingan penerapan PPKM di daerah-daerah untuk memperkuat implementasi agar berjalan sesuai harapan. Ia menegaskan, pembatasan perlu diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan.

"Bahkan, hingga target vaksin di Indonesia selesai. Pembatasan masyarakat perlu on-off on-off dan hidup dengan tatanan baru lewat penerapan prokes ketat. Model seperti itu perlu diterapkan sampai vaksin bisa mencakup seluruh penduduk Indonesia," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika