REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyebut penggantian lahan untuk pembangunan jalan tol harus menguntungkan masyarakat karena tidak ada nilai tambah langsung yang bisa dinikmati setelah proyek selesai.
"Kalau lahan untuk jalan nasional, ada nilai tambah yang bisa didapatkan, misalnya harga lahan sekitar naik, tempat berjualan muncul. Tapi untuk tol, tidak ada," katanya di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin, saat berdiskusi dengan Pemprov Sumbar dan sejumlah pihak terkait.
Menurutnya, saat ini harga yang diberikan untuk lahan masyarakat demi pembangunan tol masih belum menguntungkan. "Sifatnya masih ganti rugi. Diganti namun tetap rugi. Mestinya ganti untung dengan pertimbangan tidak adanya nilai tambah bagi pemilik lahan," katanya.
Ia meminta pola pikir untuk penggantian lahan tol harus diubah. Kalau nilai yang diberikan menguntungkan, ia yakin tidak ada persoalan saat proses pembebasan lahan.
"Selama ini tanah yang sudah dilewati tol, nilai tanahnya tidak pernah naik. Karena akses masyarakat pada tol sudah ditutup. Bahkan, sisa tanah setelah pembebasan sulit dimanfaatkan. Wajar jika harganya lebih tinggi," ujarnya.
Diakuinya, saat ini untuk menetapkan harga pembebasan lahan tol menggunakan penilai oleh independen. Tetapi mestinya, kata dia, tim penilai menggunakan acuan berbeda dengan pembebasan lahan tol.
Meski demikian, Syahrul mengaku mendukung penyelesaikan pembangunan tol di Indonesia, termasuk Tol Padang-Pekanbaru.
Menurutnya, dengan tuntasnya Tol Padang-Pekanbaru akan mendongkrak perekonomian dua daerah tersebut.
"Keberadaan tol itu memang untuk memangkas waktu tempuh. Mulai pergerakan orang dan barang. Jika tol ini rampung jelas sangat membantu perekonomian Sumbar dan Riau. Sumbar ada sumber pangan untuk Riau hingga Kepri," katanya.
Hal yang sama disampaikan Anggota DPR RI Komisi V Tamanhuri. Legislator asal Lampung ini mendorong agar pembebasan lahan dapat diselesaikan dengan cepat, karena pembangunan tol sangat menguntungkan masyarakat. "Kita membutuhkan tol ini untuk mendukung perekonomian,"sebutnya.
Komisi V DPR RI dipimpin oleh Mulyadi mengatakan kunjungan kerja tersebut dalam rangka masa reses III DPR RI. Komisi V DPR RI meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Sumatera Barat sebagai bagian fungsi pengawasan, sekaligus mendapatkan masukan sebagai evaluasi untuk ditindaklanjuti.
"Kita juga bawa pihak-pihak terkait agar bisa langsung merespon jika ada persoalan yang ditemukan di lapangan," katanya.
Saat ini proses pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru STA 0-4,2 sudah selesai. Beberapa titik yang belum terbebaskan sudah diselesaikan secara konsinyasi. Sementara STA4,2-36,6 masih dalam proses.
Pada ruas itu awalnya ada penolakan dari masyarakat. Penolakan itu diterima gubernur hingga akhirnya dilakukan perubahan trase. Perubahan itu membuat jadwal agak terlambat.
Dalam proses pembebasan lahan di trase baru, ada tuntutan hukum dari masyarakat. Pemprov Sumbar kalah hingga ke MA. Namun pemerintah daerah kembali melakukan pendekatan pada pemilik lahan dan mereka setuju untuk proses ulang.
