REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyarankan agar pemerintah segera melakukan evaluasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut dia sampaikan menyusul satu tahun merebaknya wabah virus SARS-CoV-2 alias Covid-19 di Indonesia.
"Selama ini penanganan pandemi Covid-19 masih melibatkan terlalu banyak lembaga atau stakeholder yang terlibat, seharusnya ada kebijakan satu pintu," kata Kurniasih Mufidayati di Jakarta, Sabtu (6/3).
Dia mengatakan, Komisi IX DPR RI berpendapat bahwa penanganan Covid-19 seharusnya dilalukan kementerian kesehatan (kemenkes). Menurutnya, hak ini mengingat pandemi merupakan bencana kesehatan bukan bencana alam yang dapat terlihat langsung.
"Harusnya leading sector-nya Kemenkes yang paham masalah kesehatan, ada epidemiolog, dan ahli-ahli lainnya," katanya.
Dia melanjutkan, hal lain yang perlu dievaluasi adalah kebijakan pengendalian ruang gerak masyarakat seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Dia mengatakan, tidak dipungkiri banyak masyarakat merasa terbebani dalam mencari nafkah akibat pembatasan tersebut.
