Keempat, ia mengatakan Pemprov Riau membantu menyelesaikan permasalahan lahan, aset limbah lingkungan Chevron dan kontrak lainnya secara komplek dan komprehensif. Kelima, penyerahan beberapa aset CPI atau barang milik negara lainnya yang dibutuhkan atau dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat Riau. Dalam hal ini Gubri mencontohkan adanya kantor pemerintah di Dumai, aset tanah Pemprov di Dumai, pembangkit listrik yang dibangun anak perusahaan Chevron di Duri.

"Lalu keenam yakni pemberdayaan BUMD dan perusahaan lokal, ini diharapkan agar tim pengadaan barang dan jasa PT PHR berkedudukan di Pekanbaru," ujarnya.

Ketujuh, Gubri Syamsuar menginginkan agar kantor PT PHR harus berada di Pekanbaru untuk memudahkan koordinasi dengan Pemprov Riau dan kabupaten/kota, instansi vertikal serta semua pihak terkait. Delapan, vendor selaku kontraktor di pengelola Blok Rokan, kata Gubri harus memiliki NPWP dan berkedudukan di Riau. Sembilan, dalam hal pelaksanaan B to B, Gubri mengharapkan adanya perhatian khusus Pemerintah Pusat terhadap BUMD dan perusahaan lokal secara langsung.

Masih kata Gubri, dalam alih kelola ladang minyak Blok Rokan, ia menginginkan agar putra daerah yang mempunyai kompetensi untuk posisi penting dalam dewan komisaris dan direksi di PT PHR harus mendapat perhatian. "Selain itu, kita juga minta diperhatikan pengusaha lokal dan masyarakat tempatan yang memiliki kemampuan dalam kegiatan jasa penunjang migas," ujarnya.

Pemprov Riau sebut Gubri, siap untuk membantu memfasilitasi perizinan dalam masa transisi pengalihan Blok Rokan. Serta ia juga berharap supaya pelaksanaan realisasi saham partisipasi (participating interest/PI) 10 persen dari PT CPI tidak terlalu lama.

"Dengan persiapan yang telah dilakukan, kami tentunya berharap produksi migas bisa maksimal di tangan PT PHR, sebab kita ketahui bahwa sekarang kondisi masyarakat sangat bergantung pada minyak dan gas yang ada di Riau," demikian Syamsuar.