REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, peta jalan pendidikan yang digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) masih sebatas pra konsep. Sehingga, ia menyebut bahwa konsepnya saja belum tercipta.
"Jadi masih pra konsep, karena belum sama sekali mencerminkan sebagai sebuah peta jalan, Jadi intinya peta jalan belum ada," ujar Huda dalam sebuah diskusi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/5).
Ia menilai, saat ini Indonesia memiliki beberapa masalah fundamental di sektor pendidikan. Salah satunya belum terbentuknya regulasi terkait peta jalan pendidikan, tetapi programnya sudah berjalan.
"Jadi konsep peta jalan pendidikan Merdeka Belajar ini belum tuntas, tapi secara program sudah jalan semuanya. Termasuk ketika Kemendikbud memutuskan ujian Nasional diganti dengan asesmen nasional," ujar Huda.
Sehingga, ia menilai sektor pendidikan di bawah Nadiem beberapa kali menuai kegaduhan. Salah satunya ketika pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia hilang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
"Jadi kita minta seluruh kebijakan yang sifatnya strategis bagi dunia pendidikan, kita minta melibatkan stakeholder pendidikan. Ini catatan pentingnya, karena semua stakeholder merasa tidak diajak," ujar Huda.
