REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Agustina Wilujeng mengatakan ada persoalan ketidakpercayaan publik terhadap proses pembukaan sekolah. Ia pun mendorong pemerintah untuk memastikan rasa percaya masyarakat terhadap proses sekolah tatap muka dengan mengalokasikan anggaran pendidikan untuk rapid test Covid-19 bagi para siswa.

"Persoalan terbesar sekolah tatap muka adalah terkait dengan untrust atau ketidakpercayaan publik sebab tidak satu pun tes antigen atau PCR yang dilakukan. Saya kira kalau orang tua tak ada garansi bahwa anaknya akan secure, tak 'kan diizinkan sekolah," ujar Agustina ketika berbicara dalam acara live talkshow dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan DPP PDIP secara daring di Jakarta, Rabu (5/6)), dalam siaran persnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini mengatakan, pemerintah seharusnya berpikir menyediakan vaksinasi bagi anak. Kemudian, secara periodik melakukan tes terhadap anak yang menjalankan sekolah tatap muka.

Dari sisi anggaran, menurut Agustina, hal itu bisa diambil dari dana pendidikan yang ada atau bisa dilaksanakan dengan realisasi anggaran yang masih belum prioritas. Misalnya, anggaran sekolah kedinasan bisa ditunda terlebih dahulu sebab pendidikan SD hingga SMA lebih penting.

Menurut dia, anggaran Rp200 triliun bisa disiapkan demi memastikan sekolah tatap muka dapat dilaksanakan. Selain itu, lanjut dia, pemerintah bisa mendorong agar setiap pemangku kepentingan pendidikan bertanggung jawab dan bergotong royong, baik itu pemerintahan di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Bahkan, Agustina mengatakan, tokoh dan pengusaha yang punya energi serta orang tua murid yang punya kelebihan turut menyumbangkan biaya rapid test untuk memastikan anak dalam kelas terjamin sehat.

"Itu harus. Hal itu adalah jaminan. Dengan begitu, sekolah tatap muka akan terjadi," katanya.

Inisiator Bukit Algoritma dan Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia Budiman Sudjatmiko mengatakan mengeluarkan dana besar untuk pendidikan adalah hal yang realistis. Masalahnya, yang sedang dihadapi adalah musibah besar berupa virus Covid-19 yang telah menjadi pandemi.

"Jadi, memang mengalokasikan anggaran Rp200 triliun demi kebudayaan baru dalam belajar, itu murah. Anggaran Rp200 triliun untuk menyelamatkan spesies, generasi itu terlalu murah. Jadi, apa yang disampaikan Mbak Agustina itu realistis," kata Budiman.

Mantan legislator PDIP ini meminta pemerintah tidak terlalu lama mempertimbangkannya karena jika tak segera dilaksanakan, pendidikan anak akan menjadi korban. "Ada 100 juta anak muda Indonesia yang tergantung," kata Budiman.

Dalam acara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim hadir sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan komedian Kiki Saputri. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir bersama ratusan pengurus daerah PDIP seluruh Indonesia secara daring.

Ikuti Whatsapp Channel Republika