REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, secara tegas mengutuk keras tindakan yang dilakukan tentara Israel terhadap masyarakat sipil di Palestina. Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, mendesak Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah konkret untuk menghentikan aksi brutal dan pelangggaran yang dilakukan Israel.
"Situasi saat ini menjadi momentum bagi PBB menegakan hukum-hukum internasional terkait konflik Palestina Israel. karena jelas sekali Israel dalam hal ini telah melanggar hukum internasional yaitu resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB sendiri," kata Fadli dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Rabu (19/5).
BKSAP memandang normalisasi hubungan dengan Israel bukan merupakan langkah yang positif. Fadli mengimbau dunia intenasional untuk meninjau ulang hubungan dengan Israel.
"Beruntunglah Indonesia tidak punya hubungan dengan Israel dan kita juga mengimbau negara-negara yang punya hubungan (dengan Israel) harus mempunyai tekanan kepada Israel untuk menghentikan aksi-aksi brutal tersebut," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengambil tindakan tegas terhadap Israel dinilai dapat menggerus kredibilitas PBB. Dirinya mendesak PBB untuk memperkuat perannya agar lebih demokratis dan independen serta berwibawa.
"Israel sangat keras kepala dan kebal terhadap kecaman, perlu diambil langkah nyata dan sungguh-sungguh untuk menghentikan arogansi israel itu antara lain dengan pengiriman penjaga perdamaian internasional ke zona konflik di bawah bendera PBB, petisi internasional anti Zionis-Israel dan mengefektifkan gerakan boycott divestment and sanction terhadap Isral yang juga dilakukan oleh sejumlah negara," jelasnya.
