REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk pertama kalinya, Tim Kerja Bersama Pemilu dan Pilkada 2024 melakukan rapat formal, pada Senin (24/5). Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, membuka rapat kerja yang diikuti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di kantor DPR RI, Jakarta.
"Karena memang seluruh anggota tim dari masing-masing sudah hadir secara lengkap, maka izinkan saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini kita nyatakan tertutup untuk umum," ujar Doli.
Dia menjelaskan, tim kerja dibentuk untuk menindaklanjuti draf konsep dan desain Pemilu dan Pilkada 2024 yang sudah disusun dan disampaikan KPU. Tim kerja akan mendalami dan kemudian menyepakati konsep dan desain pemilu serentak yang terbaik untuk diterapkan pada 2024.
Menurut Doli, penyelenggaraan pesta demokrasi pada 2024 merupakan hajatan besar bagi Indonesia. Dengan demikian, diperlukan tim kerja bersama yang langsung beranggotakan 12 pimpinan Komisi II DPR, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, jajaran KPU, Bawaslu, serta DKPP.
Doli menuturkan, masing-masing instansi diketahui sudah melakukan koordinasi secara informal satu sama lain. Untuk itu, rapat kerja kali ini akan mendengarkan hasil koordinasi tersebut untuk menentukan konsep dan desain Pemilu dan Pilkada 2024.
"Sebetulnya kita ingin mendengarkan hasil koordinasi dari masing-masing kita semua yang kita lakukan selama ini secara informal pada hari ini seperti apa dan kemudian kita menyusun agenda berikutnya," kata Doli.
