REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad prihatin dengan adanya 97 ribu database aparatur sipil negara (ASN/PNS) yang tidak jelas keberadaannya, tetapi mendapatkan gaji dan iuran pensiun. Ia pun mendorong agar pemerintah membentuk tim khusus (timsus) untuk menginvestigasi dan mengusut kasus tersebut.
"Perlu dibentuk menurut saya, satu tim khusus yang memang khusus untuk menangani ini, dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan soal ASN ini," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/5).
Ia menyayangkan adanya ASN misterius sejak 2002 hingga 2014, bahkan mendapatkan gaji dan pensiun. Padahal, hal tersebut tentu akan merugikan negara karena membayar orang yang tak jelas keberadaannya.
"Ada ASN hampir 100 ribu itu dari tahun 2014, itu terus mendapatkan gaji. Sehingga, mungkin administrasinya perlu dibenahi dan perlu dicek secara tuntas larinya pembayaran uang negara tersebut kepada siapa," ujar Dasco.
