REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah menyusun rancangan peraturan presiden (Perpres) soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Terkait itu, Anggota Komisi I DPR, Rizky Aulia Rahman Natakusumah mendorong, agar pemerintah melakukan perencanaan yang jelas seperti apa alutsista kedepan.

"(Perencanaan alutsista) kita mau ke mana," katanya, Senin (31/5). 

Menurutnya, apakah persenjataan atau alutsista Indonesia bisa memadai at least dalam segi perencanaan sampai 50-100 tahun ke depan? Mau seperti apa pertahanan kita, apakah masih terkait dengan konvensional ataupun dengan perkembangan teknologi dan segala macamnya?

"Kita bisa menembus perkembangan digital ini dengan adanya kekuatan pertahanan kita yang lebih menjunjung teknologi," kata Rizky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5).

Selain perencanaan yang jelas, menurutnya, anggaran yang dipakai untuk belanja alutsista juga harus bisa dipertanggungjawabkan sebaik mungkin. Ia juga mendorong agar pertanggungjawaban dilakukan dengan asas akuntabilitas yang tinggi. 

"Pertanggungjawaban dari anggaran sebagai kementerian yang memegang anggaran terbesar di Kepresidenan Pak Jokowi tentu harus bisa menjunjung tinggi asas akuntabilitas dalam mengelola anggaran yang dipercayakan masyarakat tersebut," ucapnya.

Selain itu, pengadaan alutsista yang disebut-sebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,7 kuadriliun tersebut dikabarkan akan menggunakan skema pinjaman luar negeri. Namun demikian dirinya mendukung segala upaya yang dilakukan untuk memajukan alutsista dalam negeri.

"Kami akan mendorong, mau oposisi mau di luar pemerintahan, kami dari Fraksi Partai Demokrat apapun yang bisa mendorong pertahanan kita, memperkokoh kedaulatan kita dari sisi pertahanan yang canggih yang mumpuni kita akan mendorong, kita akan dukung," ungkapnya.