REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Prabowo Subianto) hadir dalam rapat dengan Komisi I DPR RI pada hari ini. Adapun, kegiatan rapat hari ini membahas soal rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Tentunya ini pertemuan, ya kita akan paparkan rencana ke depan tentunya akan ada tanya-jawab ya kita akan berusaha menjelaskan segamblang gamblangnya," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).
Dirinya tak membantah bahwa dalam rapat ini juga akan dibahas terkait besaran rencana anggaran yang akan dipakai untuk pengadaan alutsista senilai Rp 1.760 Triliun.
"Kok tahu kamu. Lebih tahu kamu," kata Prabowo kepada wartawan sembari tertawa.
Namun dirinya enggan mengungkapkan lebih lanjut terkait darimana pendanaan pengadaan itu. "Ya nanti DPR tanya saya dong, bukan kamu," ucapnya.
Rapat Komisi I DPR dengan Kemenhan digelar tertutup. Ketua Komisi I Meutya Hafid mengatakan alasan rapat digelar tertutup lantaran pembahasan berkaitan dengan anggaran.
"Kita sudah rembukan berhubung ini terkait rapat anggaran di antaranya pembelian alutsista dan sistem pertahanan negara, dan sebagaimana lazimnya rapat digelar tertutup," ucapnya.
Pemerintah dikabarkan tengah merancang peraturan presiden (perpres) terkait pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam rancangan Perpres tersebut, pada pasal 3 ayat 1, disebutkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk memenuhi Renbut Alpanhankam Kemhan dan TNI, yakni mencapai 124.995.000.000 dolar AS. Renbut itu sendiri dijelaskan pada pasal 2 disusun oleh menteri untuk lima rencana strategis (Renstra) dari 2020 hingga 2044.
"Menteri menyusun Renbut Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk lima Renstra Tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024 dan membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya," bunyi pasal 2 ayat 1 rancangan Perpres itu.
Pada pasal 3 ayat 2, dijelaskan rincian jumlah 124.995.000.000 dolar AS itu, yakni 79.099.625.314 dolar AS untuk akuisisi Alpalhankam, 13.390.000.000 dolar AS untuk untuk pembayaran bunga tetap selama lima Renstra, dan 32.505.274.686 dolar AS untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam.
Kemudian, pada pasal 3 ayat 3, disebutkan untuk Renbut tersebut dana yang teralokasi sejumlah 20.747.882.720 dolar AS pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Pada pasal 3 ayat 4, dijelaskan selisih dari Renbut itu, yakni 104.247.117.280 dolar AS akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024, kurang lebih 2,5 tahun dari sekarang.
"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemhan dan TNI dalam Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," bunyi pasal 6 ayat 1 rancangan Perpres itu.
