Rabu 09 Jun 2021 07:25 WIB

Legislator: Silakan Laksanakan PTM, tapi Jangan Dipaksakan

Meski PTM tidak dapat ditawar, kesehatan siswa didik harus tetap jadi prioritas.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita
[Ilustrasi Sekolah Tatap Muka] Anggota Komisi X DPR, Zainuddin Maliki, mengatakan pemerintah bisa melaksanakan  tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh (PJJ) membuat pembelajaran tatap muka (PTM) tidak dapat ditawar lagi. Kendati demikian, pemerintah harus tetap memprioritaskan aspek kesehatan siswa didik.
Foto: republika/mgrol100
[Ilustrasi Sekolah Tatap Muka] Anggota Komisi X DPR, Zainuddin Maliki, mengatakan pemerintah bisa melaksanakan tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh (PJJ) membuat pembelajaran tatap muka (PTM) tidak dapat ditawar lagi. Kendati demikian, pemerintah harus tetap memprioritaskan aspek kesehatan siswa didik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR, Zainuddin Maliki, menilai tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh (PJJ) membuat pembelajaran tatap muka (PTM) tidak dapat ditawar lagi. Pemerintah Pusat berencana membuka kembali pelaksanaan PTM pada Juli mendatang.

"PTM silakan dilaksanakan, tapi sebaiknya jangan dipaksakan, terutama di zona merah. Tetap prioritaskan aspek kesehatan siswa didik," kata Zainuddin kepada Republika, Rabu (9/6).

Baca Juga

Zainuddin mengatakan, jika pilihannya adalah melaksanakan PTM maka ada beberapa hal yang harus disiapkan. Selain pengurangan jam dan jumlah rombongan belajar, yang juga perlu disiapkan, yaitu lingkungan belajar sesuai tuntutan protokol kesehatan. 

Vaksinasi terhadap guru juga harus telah dilakukan. "Vaksinasi guru seyogyanya juga masuk dalam bagian dari upaya penyiapan PTM", ujar mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.