REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mengenai rencana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Pimpinan DPD RI, Sultan B Najamudin meminta realisasinya mesti disesuaikan terhadap statistik pertumbuhan Covid-19 di tiap daerah.
"Kita menyambut baik wacana PTM yang akan dilaksanakan. Tapi ada beberapa hal yang mesti menjadi kajian oleh pemerintah. Pertama, aplikasi kebijakan harus disesuaikan dengan status zonasi masing-masing wilayah. Bagi daerah yang masih memiliki angka pertumbuhan dan sebaran tinggi virus Corona tidak mesti dipaksakan untuk belajar tatap muka," ujar Sultan.
Apalagi saat ini lanjut Sultan kita melihat proses vaksinasi kepada masyarakat baru sebagian kecil dilaksanakan dan memiliki tingkat efektifitas serta efikasi yang rendah.
"Tingkat progres vaksinasi untuk vaksinasi guru dan tenaga kependidikan (GTK) pun patut dipertimbangkan. Dan saya belum yakin bahwa vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan akan mencapai target 100 persen dalam waktu dekat," tegasnya.
Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 melaporkan jumlah warga Indonesia yang telah menerima dosis vaksin secara lengkap bertambah 70.654 jiwa hingga Jumat (4/6), pukul 12.00 WIB.
Dengan penambahan itu maka total jiwa yang menerima dua dosis vaksin Covid-19 menjadi sebanyak 11.055.554 jiwa, demikian data Satgas Covid-19 yang diterima di Jakarta, Jumat.
Efektivitas atau efikasi vaksin Covid-19 buatan Sinovac ini pun lebih rendah dibandingkan dengan hasil uji coba vaksin yang sama di Brazil dan Turki. Hasilnya, efikasi di Indonesia jauh di bawah tingkat efikasi vaksin yang sama yang diuji cobakan di negara lain seperti Brazil yang sebesar 78 persen atau di Turki yang mencapai 91,25 persen. Dan ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas vaksin Covid-19 buatan Sinovac China di Indonesia hanya 65,3 persen.
Jadi menurut senator muda tersebut, pemerintah harus tetap mengedepankan aspek keselamatan masyarakat dengan memperketat interaksi manusia guna menekan angka sebaran Covid-19.
Sultan juga menambahkan bahwa tingkat mordibitas memang terbaca rendah pada anak-anak di Indonesia, tapi itupun sangat mungkin disebabkan proses tracing yang rendah. Dengan angka tingkat kesakitan anak-anak tersebut ternyata memiliki tingkat mortalitas (kematian) di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan.
Maka rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada (27/4) yang belum merekomendasika aktifitas pelaksanaan PTM harus menjadi rujukan utama. Dan Sultan menyayangkan bahwa seharusnya sebelum dihadirkan kebijakan tersebut, Kementerian harus meminta pendapat kepada banyak pihak yang berkompeten, yang berpijak pada paradigma dari dunia medis.
"Kalaupun tetap dirasakan perlu melaksanakan tatap muka, selain menyiapkan Protokol kesehatan dan dukungan alat tes pemeriksaan kesehatan, Sekolah Juga dituntut untuk dapat berinovasi baru dalam proses belajar mengajar seperti melaksanakan tatap muka diruang terbuka", tegasnya.
Terakhir Sultan juga menyoroti tentang mutasi virus Corona yang telah menyebar ke banyak negara, termasuk Indonesia."Varian Corona ‘Delta’ atau strain B.1617.2 disebut lebih menular daripada varian ‘Alpha’ dan sudah menyebar di lebih dari 60 negara. WHO pun memperingatkan negara-negara di dunia tak gegabah dalam melonggarkan protokol kesehatan dan aktivitas sosial karena bisa menimbulkan bencana bagi yang belum divaksinasi. Maka atas kondisi ini kita sekali lagi harus mengkaji seluruh dampak dan resiko apabila proses tatap muka tetap dijalankan. Sebab dua jam sangat rentan dalam proses penularan virus Corona", tuturnya.
