Oleh : Kristianingsih, Jurnalis Republika.co.id
REPUBLIKA.CO.ID, Ebrahim Raisi baru saja memenangkan pemilihan presiden Iran yang baru saja dihelat pekan lalu. Raisi mengungguli dua pesaingnya yakni Mohsen Rezaeu dari kubu konservatif dan Abdolnaser Hemmati dari kubu teknokrat. Raisi meraup 17,8 juta suara dari total 28,6 juta suara yang masuk.
Barat menjuluki ulama Syiah garis keras itu sebagai Sang Jagal karena diduga terlibat dalam eksekusi massal dan penyiksaan terhadap tahanan politik pada era 1980-an saat menjabat sebagai hakim. Selain sebagai salah satu kritikus Barat, Raisi juga dikenal sebagai hakim yang kerap menjatuhkan eksekusi mati.
Terpilihnya loyalis Ayatollah Ali Khamenei ini sebagai presiden direspons buruk oleh sejumlah pihak, terutama para aktivis hak asasi manusia. Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard menyebut terpilihnya Raisi membuktikan bahwa impunitas masih bertahan di Iran.
Raisi menghadapi banyak pekerjaan rumah dalam jabatannya sebagai presiden, seperti upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA) serta mengatasi tingginya angka kemiskinan Iran akibat sanksi Amerika Serikat (AS).
Para pejabat Iran serta ulama Syiah sadar nasib politik mereka bergantung pada penanganan ekonomi yang terus memburuk. AS telah memberikan sanksi ekonomi hingga militer kepada Iran. Negara ini telah berada di bawah sanksi AS sejak era presiden AS Jimmy Carter pada November 1979 setelah penyanderaan warga negara AS di Teheran.
Perintah eksekutif AS juga membekukan sekitar 12 miliar dolar AS aset Iran termasuk deposito bank, emas, dan properti. Bank Dunia menyebut kurangnya kesempatan kerja dapat memperburuk kemiskinan di Iran. Tercatat kemiskinan negara, diukur dengan proporsi orang yang daya belinya di bawah 5,5 dolar AS per hari, naik dari 8,1 persen di 2013 menjadi 11,6 persen di 2016.
Saat Raisi resmi dilantik sebagai presiden, ia akan menjadi presiden Iran pertama yang berada di bawah sanksi AS sebelum menjabat. AS sebelumnya sudah menjatuhkan sanksi kepada Raisi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk eksekusi tahanan politik pada 1980-an dan penindasan kerusuhan pada 2009.
Kendati Raisi dikenal pro dengan perjanjian kesepakatan nuklir, hal ini bukan jaminan AS akan menghapus sanksi-sanksi terhadap Iran jika mau bergabung kembali ke JCPOA. Jangan lupa Presiden Joe Biden dikenal punya fokus tajam terhadap hak asasi manusia. Dengan kondisi ini, Ebrahim Raisi berpotensi dikenai sanksi lagi saat menjabat.
Tantangan utama Raisi adalah ekonomi. Jika ia gagal menyembuhkan penderitaan ekonomi bangsa, bukan tak mungkin ledakan protes akan meletus di Iran dan menyeret negara ini ke jurang kemiskinan yang lebih dalam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika