REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menilai Provinsi Bali sangat siap untuk menerapkan wisata berbasis vaksin. Rencana tersebut, menurut dia, akan segera dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk dengan pemerintah daerah.
"Bali dipilih karena dia terbaik dalam vaksinasi. Kita sedang dalam diskusi dengan berbagai pihak juga pembicaraan bersama presiden dan gubernur Bali mengnai konsep wisata vaksin yang kita gagas," kata Sandiaga dalam konferensi pers virtual, Senin (28/6).
Sandiaga menjelaskan, negara-negara lain juga mulai menerapkan wisata dengan tawaran vaksin. Hal itu, menurutnya cukup menggiurkan bagi wisatawan termasuk dari Indonesia.
"Dari pantauan kami juga masyarakat Indonesia sangat tergius dengan tawaran promo wisata dengan vaksin ke luar negeri, termasuk ke AS," ujarnya menambahkan.
Sejauh ini, ia menuturkan, konsep wisata vaksin yang direncanakan akan ditawarkan langsung oleh para biro perjalanan wisata yang resmi. Adapun lama wisata selama 14 hari agar terdapat jeda waktu sehingga wisatawan bisa mendapatkan dua dosis selama di Bali.
Dosis pertama diberikan pada saat kedatangan adapun dosis kedua diberikan sebelum kembali ke tempat tujuan. Namun, sebelum wisatawan datang maupun kembali ke domisili harus terlebih dahulu menjalan tes swab sehingga dipastikan aman dari Covid-19.
"Wisatawan juga akan diinapkan di hotel-hotel yang sudah tersertifikasi CHSE. Awalnya memang akan terpusat di Badung tapi akan terus menyasar ke tempat-tempat lain," kata Sandiaga.
Ia menjelaskan, vaksin yang akan digunakan adalah vaksin Sinovac. Namun ke depan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan vaksin-vaksin lain. Adapun vaksin diberikan secara gratis. Ia pun memastikan suplai vaksin sangat mencukupi di sisi lain Bali juga mendapatkan prioritas dari pemerintah. Dengan begitu, vaksin yang diberikan kepada wisatawan tidak akan mengambil jatah 6 juta dosis vaksin untuk 3 juta jiwa masyarakat Bali.
"Vaksin ini akan menjadi nilai tambah bagi daerah sekaligus tetap menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, mengatakan, kebijakan wisata vaksin di Bali cukup bagus untuk memulihkan perekonomian. Namun, perlu ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan di Bali.
Trubus mengatakan, program tersebut tentunya akan memakan biaya yang besar. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan manfaat ekonomi yang diperoleh bagi Bali juga harus besar. "Ini program andalan yang bisa menjadi role model untuk tempat-tempat wisata lain yang punya kondisi sama. Intinya, keuntungan program yang diperoleh harus diprioritaskan untuk masyarakat setempat," ujar dia.
Di sisi lain, ia mengingatkan komunikasi publik pemerintah harus baik agar program dapat dijalankan dengan tepat. Edukasi menjadi penting bagi wisatawan sehingga masalah-masalah protokol kesehatan nantinya tetap berjalan kondusif meski telah mendapatkan vaksinasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika