REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengatakan DPR mengapresiasi langkah-langkah yang diambil untuk segera mewujudkan integrasi Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Dia mengharapkan hal tersebut segera dilakukan tahun ini. 

"Integrasi ini sudah ditunggu banyak kalangan dan kita mengapreasi bahwa pada periode ini Kementerian BUMN dan pihak terkait bisa melakukan langkah yang sudah lama tertunda,” kata Martin, Rabu (30/6). 

Martin mengharapkan integrasi tersebut segera terwujud agar perekonomian Indonesia memiliki daya saing yang lebih baik. Khususnya setelah dampak dari efisiensi biaya logistik jika integrasi Pelindo dilakukan.

“Untuk BUMN Pelabuhan ke depannya bisa bersaing dengan negara-negara lain," tutur Martin. 

Saat ini, lemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan untuk melakukan integrasi seluruh BUMN pelabuhan yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) pada tahun ini. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, integrasi tersebut bertujuan untuk mengembangkan konektivitas maritim, standarisasi pelayanan pelabuhan serta akan berdampak pada peningkatan kinerja dan efisiensi bagi BUMN pelabuhan.

Kartika mengatakan integrasi Pelindo menjadi suatu keharusan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.  “Indonesia sebagai negara maritim yang luas, harus memiliki perencanaan alur pelayaran dan barang yang lebih integratif,” kata Kartika. 

Menurut Kartika, selama ini dengan situasi Pelindo yang terdiri dari empat perusahaan di wilayah operasi regional yang berbeda membuat Kementerian BUMN  kesulitan merencanakan alur dan investasi. Padahal perencanaan tersebut dapat mendukung efisiensi biaya logistik nasional. 

“Kondisi empat Pelindo saat ini juga menyebabkan layanan operasional pelabuhan belum terstandar," ujar Kartika.