REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Willy Aditya menyoroti pendapat bahwa gedung pemerintahan dan DPR ingin dijadikan rumah sakit isolasi pasien Covid-19. Menurutnya, hal tersebut justru akan menjadi bencana baru jika hanya diusulkan secara emosional.
"Kalau hanya diusulkan secara emosional justru kita akan melihat bencana baru. Heroisme itu memang dibutuhkan oleh orang-orang yang kurang percaya diri akan kemampuan dan kekuatan dirinya dan bangsanya," ujar Willy lewat keterangan resminya, Jumat (9/7).
Menurutnya, ada banyak sekali gedung dan fasilitas publik yang bisa dipakai untuk penampungan pasien Covid-19. Hal itu tentu mudah sekali dilakukan pemerintah dan tinggal dilakukan klasifikasi saja.
"Namun kita juga perlu berpikir lebih dari sekedar heroisme. Posko-posko itu tentu harus didukung oleh tenaga medis, tenaga perawat, bahkan fasilitas pendukungnya, ini semua harus disiapkan secara integratif dan strategis," ujar Willy.
Fraksi Partai Nasdem, kata Willy, menyambut baik gotong royong berbagai kalangan untuk sama-sama melalui pandemi. Hal itu bisa dimulai dari dalam rumah dan kantor masing-masing saat ini juga.
"Kita sangat mafhum bahwa naiknya jumlah orang yang terpapar Covid-19 ini terus mendesak keterisian rumah sakit hingga melewati daya tampung. Karena itu perlu penanganan yang terintegrasi dan tidak sekedar heroisme kosong," ujar Willy.
Penasihat Fraksi Partai Demokrat DPR Benny Kabur Harman, mengusulkan agar Kompleks Parlemen Senayan menjadi rumah sakit (RS) darurat penanganan Covid-19. Usulan tersebut dikatakannya melihat banyaknya pasien Covid-19 yang terlantar karena kondisi rumah sakit yang sudah penuh.
"Kalau memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid-19 terlantar dan harus tunggu antre berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid-19. Ada pendapat lain? #Liberte!," kata Benny dalam cuitannya di akun Twitter resmi miliknya @BennyHarmanID yang sudah dikonfirmasi, Jumat (9/7).
