REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menyikapi lonjakan kasus covid-19. Anggota Komisi IX DPR RI, Nabil Haroen, memandang pelaksanaan PPKM Darurat harus diikuti koordinasi yang baik antarkepala daerah.
" Secara teknis, perlu ada ketegasan dan koordinasi antar kepala daerah, sekaligus pesan teknis penanganan secara lebih jelas dan mudah dipahami warga. Peran pemda hingga pemerintah desa di Jawa Bali saat ini urgen untuk penanganan pandemi," kata Nabil kepada Republika, Selasa (13/7).
Di samping itu, pengelolaan penanganan Covid di tingkat desa atau bahkan RW/RT juga memegang peran kunci. Dengan demikian diharapkan mereka bisa memantau langsung warga dan saling menjaga.
Nabil menambahkan, pejabat pemerintah dan petugas di lapangan juga harus memberi teladan kepatuhan dan ketegasan. Jangan sampai kebijakan dan aturan jadi tumpul karena tidak ada keteladanan. "Maka, tidak hanya memaksa, tapi juga mencari solusi terbaik untuk kebaikan bersama," katanya.
Dirinya menyadari situasi penegakan aturan di lapangan memang tidak mudah. Tapi dengan komunikasi yang baik, dirinya meyakini warga akan mendukung. "Semoga kita semua bisa melewati pandemi ini dengan kesehatan dan keselamatan," ucapnya.
Terkait percepatan vaksinasi, politikus PDIP itu mengusulkan agar pemerintah bisa memperbanyak pos-pos vaksinasi, tidak hanya di RS ataupun Puskesmas. Tapi juga bisa menggandeng Pengelola Masjid, Gereja dan rumah ibadah lain.
"Jadi, petugas vaksin bisa mendekat ke desa-desa dengan dibantu petugas kesehatan di level desa dan relawan. Tentu, mereka perlu mendapat pelatihan singkat. Ini semua merupakan langkah percepatan," kata ketua umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.
