REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku, kecewa dan prihatin lantaran belum banyak daerah yang mencairkan dana bantuan sosial (bansos). Ia pun mendesak agar pemerintah daerah segera menuntaskan penyaluran bansos kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat penerapan PPKM.
"Masih rendahnya penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat virus corona, terjadi karena belum berjalannya koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dengan pemda serta kurang responsifnya pemerintah daerah dalam memperbaharui data penerima bantuan," kata Gusardi dalam keterangan tertulisnya, Ahad (25/7)
Menurutnya harusnya Pemda lebih update mengenai data penerima bantuan sosial ini. Jangan sampai ada miskomunikasi, pemerintah daerah meminta konfirmasi ke pusat untuk data dan pencairan bantuan. Padahal pemerintah pusat sudah mendorong agar bantuan sosial segera dicairkan.
"Pemda harus segera menggelontorkan anggaran untuk meringankan beban rakyat dan tampil menjadi yang terdepan melayani rakyatnya disaat pandemi Covid-19 yang belum terkendali," ucapnya.
Politikus PAN itu menuturkan, saat ini kebijakan PPKM telah menimbulkan masalah ekonomi bagi kelompok yang terdampak dan rentan. Menurutnya pemerintah daerah mempunyai anggaran yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya.
"Untuk itu, semestinya pemda mempunyai atensi khusus dengan mengakselerisasi pencarian mata anggaran untuk bantuan sosial baik tunai maupun non tunai segera direalisasikan. Sementara akurasi data penerima bantuan juga harus dibenahi. Pemerintah pusat sudah mendorong refocusing APBD untuk covid-19," tuturnya.
Sebelunya dalam kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengunjungi Kota Depok, seusai berkunjung ke Bekasi. Kunjungan untuk melihat secara langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) dan juga realisasi penyerapan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
"Saya minta kepala daerah untuk bergerak cepat, turun langsung melakukan penyaluran bansos dan membuka sebanyak-banyaknya sarana vaksinasi masal," ujar Tito saat jumpa pers di Balai Kota Depok, Jumat (23/7).
