DPR Minta Pemerintah Tak Turunkan Testing Covid-19

Pemerintah harus antisipasi turunnya kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan tes

Selasa , 27 Jul 2021, 13:39 WIB
Petugas memeriksa kartu vaksinasi seorang pedagang yang akan memasuki Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (26/7/2021). Pasar Tanah Abang kembali dibuka mulai Senin (26/7), mengikuti penyesuaian aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang telah ditetapkan pemerintah dengan syarat seluruh pedagang, pegawai toko dan pengunjung yang akan masuk sudah divaksin COVID-19 dan dibuktikan dengan menunjukkan kartu vaksinasi
Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Petugas memeriksa kartu vaksinasi seorang pedagang yang akan memasuki Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (26/7/2021). Pasar Tanah Abang kembali dibuka mulai Senin (26/7), mengikuti penyesuaian aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang telah ditetapkan pemerintah dengan syarat seluruh pedagang, pegawai toko dan pengunjung yang akan masuk sudah divaksin COVID-19 dan dibuktikan dengan menunjukkan kartu vaksinasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, jumlah pemeriksaan atau testing Covid-19 selama pemberlakuan pembayasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 tak boleh diturunkan. Ia tak ingin ada anggapan masyarakat bahwa jumlah kasus positif menurun karena testingnya yang diturunkan pula.

"Kalau jumlah kasus harian turun, tapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang ‘ah kasus turun karena testingnya diturunkan’. Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah," ujar Puan lewat keterangan tertulisnya, Selasa (27/7).

Pemerintah harus mengantisipasi turunnya kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan jumlah testing. Terutama di daerah-daerah yang berada di zona merah dan menerapkan PPKM level 4. "Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah," ujar Puan.

Ia menjelaskan, data testing sangat penting bagi pemerintah untuk menentukan dasar pengambilan keputusan terkait level penerapan PPKM. Jika data tersebut disembunyikan, hal itu justru menjadi bumerang bagi daerah tersebut.