REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinasi dan kolaborasi yang apik, memang harus dilakukan oleh pihak akademisi dan pemerintah demi Indonesia yang lebih maju. Forum rektor Indonesia (FRI) hadir, dan berupaya memberikan pendampingan tidak hanya di dunia pendidikan.
Ketua FRI Prof Arif Satria menegaskan, selama satu tahun kepengurusan FRI merupakan waktu yang sangat singkat, namun banyak aspirasi dan pemikiran yang telah dicurahkan mendukung kinerja pemerintah.
"FRI juga menjalin Kerjasama dengan sejumlah pihak diantaranya Kemenko PMK dalam Program Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kemendagri dan Kemensos dalam Program Data Desa Presisi, Kementerian Investasi dalam peningkatan kewirausahaan mahasiswa, Kementerian Tenaga Kerja dalam kajian UU Cipta kerja," Ucap Prof Arif, dalam sambutannya saat Konferensi Forum Rektor Indonesia, Konvensi Kampus XXVII dan Temu Tahunan XXIII, Selasa (27/7).
Kemudian, kerjasama juga dilakukan dengan instansi Kementerian BKKBN dalam Gerakan anti stunting,
Bappenas dalam kajian program strategis pembangunan, Apeksi dalam kajian pembangunan perkotaan, MPR RI dalam telaah konstitusi, dan Aliansi kebangsaan dalam kajian kritis berbagai isu pembangunan.
Ketua FRI menuturkan, pihaknya juga menyadari bahwa penanganan Covid - 19 merupakan krisis multi dimensi, yang dibutuhkan kolaborasi lintas sektoral.
"Diperlukan keterpaduan visi dan kolaborasi lintas-pihak dan sektor. Oleh karena itu, FRI mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bersama - sama mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam penanganan pandemi ini," kata dia.
Sementara itu, dampak pandemi Covid-19 berkepanjangan berpotensi menurunkan kualitas pembangunan manusia dan pendidikan di Indonesia, bahkan mampu mengakibatkan ‘generation loss’, sehingga diperlukan langkah mitigasi dan upaya khusus untuk memastikan manusia dan pendidikan berada dalam performa unggul dan utama.
Kebijakan Merdeka Belajar, menurut Prof Arif, merupakan salah satu solusi yang baik saat ini. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan tinggi, FRI mengharapkan pemerintah dapat membantu mahasiswa dan dosen dalam menjalankan proses pendidikan.
"Kami harapkan pemerintah mampu memperluas akses dan jangkauan kartu Indonesia pintar (KIP), meningkatkan bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa, menambah bantuan kuota internet bagi mahasiswa dan dosen, serta membantu perguruan tinggi swasta (PTS) dengan mengupayakan model pendanaan alternatif sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan tinggi," kata dia.
Selanjutnya, hal senada juga diungkapkan oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa Pandemi yang tengah di hadapi saat ini, adalah ujian ketangguhan bagi bangsa Indonesia di segala bidang. Terutama, ketangguhan dunia pendidikan.
"Karena itulah, kepada peserta Konfrensi Forum Rektor Indonesia 2021 saat ini, saya titipkan harapan agar dunia pendidikan mengembangkan Inovasi - inovasi yang muncul karena Pandemi dan melanjutkannya nanti setelah Pandemi usai," kata presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika