REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi X DPR RI mendukung aspirasi pemain yang tergabung dalam Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) agar pemerintah mengizinkan kembali kompetisi sepak bola di Tanah Air. Pembukaan kompetisi selain menyelamatkan sumber penghasilan para pesepakbola juga akan menjadi hiburan bagi masyarakat di tengah masa pandemi.
“Kami mendukung langkah pemain yang mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo agar kompetisi sepak bola bisa digelar kembali. Kami juga mendukung langkah PSSI dan Kemenpora yang terus berusaha menyiapkan pranata agar kompetisi bisa digelar dengan aman terutama dari sisi kesehatan,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam keterangannya, Kamis (29/7).
Huda mengatakan, tuntutan para pesepakbola profesional Indonesia agar kompetisi segera digelar merupakan hal wajar. Mereka sudah 16 bulan menganggur karena kompetisi dihentikan. Banyak di antara mereka yang harus beralih profesi karena kehilangan mata pencaharian.
“Ada pemain sepak bola profesional yang akhirnya harus jadi satpam, menjadi pedagang kaki lima, hingga menjadi ojek online. Situasi ini sungguh memprihatinkan karena mereka juga luput dari bantuan pemerintah karena selama ini dipandang mempunyai penghasilan layak,” katanya.
Saat ini, kata Huda, mayoritas pemain profesional di Indonesia telah mendapatkan vaksin. Mereka juga sudah berulang kali melakukan simulasi penerapan protokol kesehatan jika menjalani kompetisi. Bahkan di sejumlah klub telah dibentuk Satgas Covid-19 yang mengawasi kehidupan sehari-hari pemain agar aman dari ancaman virus saat berlatih dan beristirahat di mess pemain.
“Kami yakin dari sisi pemain relatif aman dari dampak buruk Covid-19. Selain itu klub juga sudah diberikan panduan bagaimana harus menerapkan protokol kesehatan di lingkungan stadion maupun mess pemain,” katanya.
Politikus PKB ini mengaku banyak mendapatkan keluhan dari pemain maupun pengurus klub terkait ketidakjelaskan pelaksanaan kompetisi sepak bola di Tanah Air. Padahal mayoritas klub sudah melakukan kontrak dengan pemain maupun pelatih untuk persiapan Kompetisi Liga tahun 2021.
“Kami menerima masukan jika klub saat ini telah banyak mengeluarkan biaya untuk kontrak dan gaji pemain serta pelatih. Mereka juga harus membiayai latihan internal persiapan kompetisi 2021. Mereka khawatir pengeluaran itu akan sia-sia jika kompetisi dibatalkan lagi,” katanya.
Huda meminta kepada Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) untuk benar-benar berjuang meyakinkan stake holder terkait jika kompetisi sepak bola aman digelar. Menurutnya, PSSI juga harus menyiapkan skenario jika pemerintah tetap melarang pelaksanaan kompetisi di zona merah, oranye, dan kuning.
“PSSI misalnya bisa mengubah format kompetisi sehingga pelaksanaannya lebih singkat maupun mempusatkan pelaksanaan kompetisi di wilayah zona hijau yang aman. Sehingga satu sisi kompetisi tetap berjalan, di sisi lain meminimalkan potensi terbentuknya klaster baru penularan Covid-19 karena sepak bola,” ujar Huda.
