REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda menilai pembelajaran tatap muka (PTM) menjadi opsi terbaik bagi Indonesia untuk menekan risiko learning loss guna menjaga kualitas pembelajaran di Tanah Air. Menurut dia, selama sekolah menerapkan belajar jarak jauh, Indonesia telah mengalami hilangnya pembelajaran.
"Karena itu, salah satu opsi terbaik dalam rangka untuk menyudahi darurat pendidikan yang mengalami pendalaman dengan PTM," ujar Syaiful dalam rapat koordinasi nasional bertema "Hasil Pengawasan KPAI terkait Persiapan PTM dan Program Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun Berbasis Sentra Sekolah", Senin (30/8).
Learning loss merupakan situasi ketika peserta didik tidak memperoleh pembelajaran yang optimal, sehingga berakibat pada kemunduran akademis dan non-akademis. Namun, ia mengingatkan, PTM tetap harus dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu agar terlaksana tanpa kendala.
"Sekolah bisa memberikan opsi kehadiran dengan tetap menggunakan daring maupun secara fisik," katanya.
Syaiful menginginkan agar Kemendikbudristek terus mengambil inisiatif melaksanakan SKB Empat Menteri untuk diimplementasikan di lapangan. "Keputusan SKB 4 menteri itu tidak cukup hanya ditandatangani. Kami terus mendorong supaya Kemendikbudristek mengambil langkah-langkah terobosan, menginisiasi, memprakarsai implementasi SKB Empat Menteri ini bisa terlaksana dengan maksimal," kata dia.
Ia menyampaikan, saat ini tercatat ada 12 pemerintah daerah yang belum berani memberikan izin pelaksanaan PTM terbatas. Ia berharap Kemendikbudristek turun langsung ke lapangan menanyakan kendalanya agar bisa berbagi peran dan tanggung jawabnya.
"Ini menjadi penting, supaya apa yang menjadi beban pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab membuka atau tidaknya PTM itu bisa terurai dengan model koordinasi dan kerja sama yang efektif agar PTM menjadi peluang menyudahi darurat pendidikan, dan pada saat bersamaan tidak menambah korban atau klaster baru," kata Syaiful.
Ia juga meminta kepada Kemendikbudristek mengeluarkan terobosan atau gagasan agar sekolah menjadi tempat paling aman bagi para siswa. "Terkait dengan ini butuh dukungan yang tinggi, inisiatif dari berbagai pihak, terutama Kemendikbudristek untuk mengambil prakarsa-prakarsa ini," kata dia.
Masih terkait PTM, Syaiful menyampaikan, soal vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan siswa harus dipercepat dan segera dituntaskan. "Vaksinasi terhadap tenaga pendidik, guru, dan dosen baru mencapai 1,9 juta, dari 5,6 juta. Artinya, masih ada gap antara harapan Kemendikbud untuk secepatnya PTM dengan target capaian vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan yang masih belum tercapai," kata dia.
Komisi X DPR mendorong Kemendikbudristek mengambil peran prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan siswa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika