REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong pemerintah daerah dan KemendikbudRistek segera melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Sekjen FSGI Heru Purnomo mengatakan, ada 118 ribu sekolah di wilayah PPKM level 1 hingga level 3 yang telah menggelar belajar tatap muka secara terbatas.
"Jika ada contoh baik dipublikasi dan jika ada contoh buruk yang berdampak pada klaster sekolah, maka hal tersebut dapat jadi pelajaran semua satuan pendidikan, baik yang sudah PTM maupun yang akan PTM," ujar Heru dalam siaran pers tertulisnya, Ahad (26/9).
Heru mengatakan, FSGI juga mendorong pengawasan gugus tugas daerah dan dinas terkait agar mengontrol penerapan 3M di satuan pendidikan yang menggelar PTM. Ini karena, FSGI mendapatkan laporan dari sejumlah Serikat Guru Indonesia (SEGI/SGI) daerah, terjadi sejumlah pelanggaran terhadap protokol kesehatan, terutama 3 M di sekolah.
"Mulai masker yang diletakan di dagu, masker yang digantungkan di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir dan sabun, bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah," ujarnya.
Heru juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak memggelar PTM saat ini di jenjang PAUD dan TK serta SD kelas bawah (kelas 1-3). Sebab, anak usia tersebut rentan penularan, mengingat anak-anak tersebut belum divaksin dan perilakunya sulit dikontrol.
Apalagi kasus Covid-19 paling banyak terjadi di SD yakni sebesar 2,78 persen atau 581 sekolah. Disusul, 252 PAUD, baru setelah itu SMP sebanyak 241 sekolah. Kemudian SMA sebanyak 107 sekolah, SMK 70 sekolah, dan terakhir Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 13 sekolah.
FSGI juga menyesalkan ribuan peserta didik dan pendidik/tenaga kependidikan yang terkonfirmasi Covid-19, mulai dari jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/SMK, dengan kasusnya tertinggi di jenjang SD. Sehingga jika dijumlah dari PAUD sampai SMA/SMK termasuk SLB maka yang terkonfirmasi covid mulai dari peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 19.153 orang.
"Ini angka yang sangat besar. PTM baru di gelar oleh 42 persen satuan pendidikan saja sudah tinggi kasus, apalagi jika PTM digelar serentak nantinya," ungkapnya.
FSGI juga mempertanyakan kebijakan pemerintah membuka sekolah PAUD dan SD, tetapi tidak membuka Perguruan Tinggi. Padahal mahasiswa umumnya sudah di vaksin dan perilaku mahasiwa lebih terkontrol. "Peserta didik TK dan SD belum divaksin dan perilaku usia itu sulit dikontrol, sehingga rentan terjadi penularan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika