REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memasuki usia ke-17, di mana angka tersebut merupakan usia yang dewasa. Lembaga yang lahir pada 1 Oktober 2004 itu, ingin terus memberikan sumbangsih besar bagi daerah dan Indonesia.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan, DPD RI adalah lembaga yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sudah seharusnya, DPD berbuat lebih banyak untuk rakyat. "Bekerja lebih keras dan berpikir strategis, serta melangkah dengan langkah yang out of the box," ujar LaNyalla dalam perayaan HUT ke-17 DPD RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/10).
Langkah tersebut harus dilakukan DPD, demi mempercepat mewujudkan tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menurutnya, DPD tidak bisa lagi menjalani aktivitas kenegaraan ini dengan type business as usual atau berjalan begitu saja.
Peringatan HUT ke-17 DPD RI yang mengambil tema 'DPD RI Bangkit dan Maju Bersama Daerah', kata LaNyalla, menjadi momentum untuk mengajak semua lembaga negara untuk menyatukan langkah dengan semangat yang sama. Demi mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.
"Mutlak bagi kita, bahwa Indonesia harus berdaulat di segala bidang. Indonesia adalah negara yang besar, Indonesia adalah Zamrud Kathulistiwa, Indonesia adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa," ujar LaNyalla.
Ia mengatakan, Indonesia sudah seharusnya sejajar dengan negara-negara adidaya. Semua potensi yang ada harus dimanfaatkan dan dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
Di HUT ke-17 DPD, LaNyalla tak berharap adanya hadiah bagi lembaganya. Ia hanya menginginkan doa dari seluruh rakyat Indonesia, agar para anggota DPD RI dapat berbuat lebih maksimal di daerah masing-masing, sebagai wakil daerah."Dirgahayu DPD RI, DPD RI bangkit dan maju bersama daerah. Dari daerah untuk Indonesia," ujar LaNyalla.
Hadir secara virtual, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat HUT ke-17 untuk DPD RI. Dalam usia relatif muda DPR RI, punya kontribusi yang penting dan strategis bagi bangsa dan negara.
"Sebagai representasi aspirasi daerah yang majemuk, sebagai penyalur suara masyarakat di pelosok negeri, dan sekaligus sebagai simbol utama persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh," ujar Jokowi.
Ia menjelaskan, membangun indonesia tak bisa hanya Jawa saja. Pembangunan harus mencakup seluruh tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk kawasan perbatasan, terisolir, dan pulau terluar.
"Semua masyarakat punya kesetaraan dapat pelayanan dari negara, dapat akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Saya ajak DPD RI meningkatkan eksistensinya, ini butuh respon kelembagaan yang cepat," ujar Jokowi.
Di samping itu, Jokowi menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 mengajarkan kepada Indonesia cara-cara baru dalam situasi yang cepat dan berdampak luas. Situasi ini mengharuskan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan bekerja responsif adaptif dan responsibel.
"Dalam merespon itu DPD harus terus mengembangkan cara kerja yang inovatif. Ikut mendorong pemerintah daerah untuk bertransformasi bekerja cara baru, melakukan terobosan, smart shortcut untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Jokowi.
