Mantan menko PMK itu juga menyampaikan Indonesia memiliki target Net Zero Emission tahun 2060 serta Net Sink tahun 2030 untuk sektor hutan dan tata guna lahan serta menargetkan 23 persen renewable energi di tahun 2025. Puan lalu menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional guna mendukung negara berkembang.

“Pembiayaan, dukungan teknis, riset bersama dan transfer teknologi dibutuhkan negara berkembang untuk mengalihkan ekonomi ke pembangunan rendah karbon,” paparnya.

“Kita memerlukan political will dan kepemimpinan dari semua negara termasuk dari Parlemen untuk meningkatkan ambisi menurunkan emisi, aksi adaptasi dan transisi energi. Namun perlu diingat, tidak ada one size fits all policy transisi energi perlu dilakukan secara gradual,” sambung Puan.

Di sisi lain, aspek sosial dinilai harus dimajukan sejalan dengan dimensi ekonomi dan lingkungan. Puan mengatakan, ekonomi hijau harus bersifat inklusif yang menekankan pada pemerataan, memperkecil ketimpangan di masyarakat, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Pembangunan industri hijau dan energi terbarukan  akan membuka lapangan kerja baru. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan perlu ditingkatkan,” sebutnya.

Puan lantas menyoroti kurangnya komitmen dan kepercayaan antar-negara untuk saling membantu dalam hal transformasi ekonomi hijau. Untuk itu ia mendorong P20 agar membantu menyatukan potensi berbagai negara untuk menghadapi tantangan-tantangam global dan menciptakan masa depan bersama

“Karenanya P20 dapat berperan untuk mendorong pemerintah G20 meningkatkan kemitraan global dan mendorong dukungan pendanaan dan teknik untuk transformasi ekonomi hijau yang inklusif,” kata Puan.

“Saya yakin melalui kerja sama dalam P20 kita dapat membantu mewujudkan pemulihan ekonomi global yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tutup cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.