REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Santoso, menyampaikan sejumlah catatan evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Dirinya menilai dua tahun kepemimpinan Jokowi menghadapi ujian yang cukup berat karena selama hampir tahun ini negara dihadapkan dengan penanganan Pandemi Covid-19 yang menyita banyak energi dan biaya.
"Target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan mencapai 7 persen sampai saat ini belum juga tercapai alih-alih meroket," kata Santoso kepada Republika, Kamis (21/10).
Sementara itu, di sektor pembangunan infrastruktur ada beberapa skema pembiayaan yang dinilai tidak sesuai dengan janji awal. Ia mencontohkan seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang awalnya dijanjikan tidak pakai APBN, namun akhirnya sekarang mau menggunakan APBN juga.
"Infrastruktur memang berkembang tapi Utang Negara juga meroket. Apakah kita pantas untuk bangga?" ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu.
Selain itu Anggota Komisi III DPR itu juga menyoroti komitmen pemberantasan korupsi. Dirinya melihat selama dua tahun ini KPK telah banyak melakukan penangkapan dan penahanan terutama pejabat-pejabat daerah yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi.
Namun menurutnya kerja penegakan hukum yang dilakukan KPK tersebut dianggap tidak paripurna oleh publik ketika negara (KPK) gagal menemukan Harun Masikhu.
"Persepsi publik terhadap pemerintah terkait komitmen pemberantasan korupsi menjadi menurun karena hal seperti saya sebutkan diatas. Dan itu terkonfirmasi hasil survei beberapa lembaga," ungkapnya.
