REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia sangat menjanjikan. Hal ini mengingat negara ini mempunyai sumber daya bahan baku baterai, yakni nikel dan kobalt yang besar.
"Bahkan sejak tahun 2018, Indonesia telah diakui sebagai raja nikel dunia karena menguasai 21 miliar ton atau sekitar 30 persen cadangan dan sumber daya nikel dunia," kata Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo usai menandatangani nota kesepahaman pengembangan ekosistem kendaraan listrik dengan Hyundai, Selasa (26/10).
Indonesia, jelas pria yang akrab disapa Bamsoet ini, juga memiliki kekayaan material komponen penting untuk industri baterai selain nikel, antara lain 1,2 miliar ton aluminium, 51 miliar ton tembaga, dan 43 miliar ton mangan. Bamsoet berpendapat bahwa kendaraan listrik memiliki prospek cerah di Indonesia karena selain jumlah penduduk yang sangat besar, lebih 270 juta, sebanyak 115 juta penduduk negara ini juga berpotensi naik status menjadi kelas menengah. Kondisi itu, lanjutnya, berpotensi untuk meningkatkan permintaan dan penjualan kendaraan listrik.
"Dalam road map pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang disusun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi sepeda motor listrik pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 13 juta unit, sedangkan mobil listrik mencapai 2,2 juta unit," katanya.
Target tersebut, menurut Bambang Soesatyo sangat realistis, karena saat ini saja, berdasarkan data BPS dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), per Januari 2021 jumlah sepeda motor yang beredar di Indonesia mencapai 147,75 juta unit. "Sementara jumlah kendaraan roda empat mencapai 24,6 juta unit," katanya.
Sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembangkan kendaraan listrik, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Indonesia juga sudah mendirikan Indonesia Battery Corporation (IBC), sebuah holding yang dibentuk oleh empat BUMN, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Aneka Tambang Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero), untuk mengelola industri baterai terintegrasi dari hulu sampai ke hilir di Tanah Air.
Bambang mengatakan, dengan mendorong percepatan migrasi ke kendaraan listrik, Indonesia bisa mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus mengurangi beban subsidi BBM yang harus ditanggung negara. Hal itu juga bisa meningkatkan ketahanan energi nasional.Dalam rentang waktu 2014-2019 saja, jumlah subsidi BBM mencapai Rp700 triliun. Di APBN 2021, subsidi untuk BBM jenis tertentu mencapai Rp16,6 triliun.
"Penggunaan energi listrik yang ramah lingkungan juga bisa menjaga kondisi bumi tetap terjaga dengan baik. Mengingat sekitar 60 persen kontributor polusi udara di Indonesia disebabkan kendaraan bermotor," katanya.
IMI dan Hyundai menandatangai nota kesepahaman untuk saling bekerja sama mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, khususnya sepeda motor (roda dua) di Indonesia. Baik dalam hal pengembangan battery swapping system (BSS), konversi kendaraan roda dua dari berbahan bakar minyak ke bermotor listrik, hingga suplai sistem powertrain untuk kendaraan listrik.
Bambang menambahkan, Hyundai merupakan perusahaan otomotif pertama yang menyatakan keseriusan memproduksi mobil listrik di Indonesia. Pembangunan pabrik di kawasan Deltamas, Bekasi, Jawa Barat, ditargetkan bisa selesai pada pertengahan tahun 2022.Mereka bahkan melakukan relokasi kantor pusat regional Hyundai Asia Pasifik
Ikuti Whatsapp Channel Republika