REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan penyelenggara pemilu belum sepakati jadwal pemilihan presiden (pilpres) 2024. Komisi II DPR mendorong agar pemerintah dan KPU segera menyepakati jadwal pemilu 2024.
"Kita lagi meminta agar pemerintah dan penyelenggara untuk sepakat dulu lah, karena gini kalau selama pemerintah dan penyelenggara itu belum sepakat terkait soal jadwal, maka di DPR pasti tidak akan pernah ada kata sepakat juga, pasti akan ada beda pilihan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/11).
Menurut Saan, jika pada masa sidang ini jadwal pemilu 2024 belum ditetapkan, maka diprediksi akan molor hingga penetapan anggota KPU periode 2022-2027. Ia khawatir hal itu justru memberatkan komisioner KPU yang baru.
"Masa KPU lama kan habis di Februari, kita sudah mau akan seleksi KPU baru di Januari-Februari. Makanya kita juga ingin KPU yang mendatang tidak terbebani urusan-urusan teknis menyangkut soal ini," ujarnya.
Ia menilai molornya penetapan jadwal pemilu tak akan berpengaruh terhadap tahapan pemilu 2024. Sebab jika pemilu 2024 ditetapkan Februari maka tahapan bisa dimulai Juni 2022. Sedangkan jika pemilu 2024 digelar Mei, maka tahapan dimulai bulan September.
"Kalau batas waktu untuk penentuan tanggal pemilu ditetapkan oleh KPU baru juga sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada tahapan. Kalau Februari pun sekali lagi tahapan dimulai bulan Juni. Kalau Mei tahapan September, jadi sekali lagi tidak ada," tuturnya.
Namun demikian Politikus Partai NasDem itu mengatakan lebih cepat jadwal pemilu ditetapkan maka akan semakin baik. Karena itu rencananya DPR akan membahas terkait jadwal pemilu dalam waktu dekat.
"Ya kita ada jadwal, nanti sudah jadwalkan sebelum reses dimulai kita jadwalkan ada rapat," ungkapnya.
