REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, mendesak PT Pertamina segera mengevaluasi sistem keamanan kilang minyak. Amin mengatakan berbagai spekukasi muncul karena peristiwa kebakaran seakan menunjukkan Pertamina tidak pernah belajar dari peristiwa serupa sebelumnya. 

"Kilang minyak itu merupakan fasilitas vital dan strategis dan bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak, menjadi aneh karena dalam tahun ini saja sudah tiga kali terbakar,” kata Amin dalam keterangan tertulisnya, Ahad (14/11).

Ia menuturkan, sudah semestinya kilang minyak memiliki protokol pengoperasian, pemeliharaan dan pengamanan yang ketat. Diantaranya dalam upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi kebakaran, terlebih Pertamina mengklaim sudah sesuai standar internasional.

"Harus dilakukan audit terhadap teknologi dan sistem keamanan kilang minyak Pertamina, untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan standar pengamanan obyek vital," ujarnya. 

Amin mengatakan, Komisi VI DPR akan meminta penjelasan Direksi Pertamina. Hal tersebut untuk mencegah spekulasi, terutama tudingan adanya motif perburuan rente ditengah melonjaknya konsumsi bahan bakar minyak. Apalagi saat ini akan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

"Konsumsi BBM saat Nataru biasanya naik, Pertamina harus punya exit strategi guna mencegah kelangkaan pasokan BBM, tanpa merugikan masyarakat maupun membebani keuangan negara, “ ucapnya.

Ia menjelaskan kilang minyak Cilacap merupakan kilang dengan kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barrel/hari, dan terlengkap fasilitasnya. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34 persen kebutuhan BBM nasional atau 60 persen kebutuhan BBM di Pulau Jawa.

“Pertamina harus segera mempersiapkan langkah langkah pemulihan operasi kilang minyak Cilacap agar tidak mengganggu pasokan BBM” ungkapnya.