REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyatakan saat ini DPR sedang mencari formula terbaik untuk mengatasi secara tuntas permasalahan program pupuk bersubsidi.
"Apakah pupuk bersubsidi ini akan seperti sekarang, kita perbaiki penerimanya, atau subsidi di hilir, atau petani diberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk pembelian pupuk ini. Nah, sementara hal ini masih didiskusikan," kata Akmal dalam rilis di Jakarta, Ahad (15/11).
Ia menegaskan penyaluran pupuk bersubsidi harus tepat sasaran untuk petani yang mempunyai lahan dua hektare ke bawah. Hal tersebut, lanjutnya, berpedoman pada sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).
e-RDKK penerimaan pupuk subsidi dan kartu tani diterapkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran. Kebijakan e-RDKK, lanjutnya, juga berguna untuk memperketat penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga tidak dapat diselewengkan dan mencegah adanya duplikasi penerima pupuk.
Ia mengungkapkan dari hasil temuan Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, stok pupuk bersubsidi masih kurang. "Tentunya ini menjadi bahan bagi kami untuk mengambil keputusan dari rekomendasi pupuk bersubsidi ini, sehingga ke depannya kita berharap pupuk bersubsidi ini tidak lagi terlalu banyak masalah," tuturnya.
Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan musim tanam pada Oktober 2021 hingga Maret 2022 dengan jumlah mencapai 1,32 juta ton.
Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan jumlah itu setara 222 persen dari ketentuan stok minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. "Kami memastikan stok kita cukup untuk dukung musim tanam Oktober-Maret," ujarnya.
Gusrizal merinci dari total stok 1,32 juta ton pupuk subsidi tersebut terdiri dari pupuk urea 611.058 ton, pupuk NPK 313.243 ton, pupuk SP-36 sebanyak 148.938 ton, dan pupuk ZA sebanyak 86.804 ton.
Ketersediaan stok pupuk subsidi yang sudah sesuai alokasi juga sebagai upaya Pupuk Indonesia mengantisipasi perubahan iklim yang bisa berdampak pada pendistribusian pupuk subsidi.
