REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pada 15 November 1988 Palestine Liberation Organization (PLO) atau Organisasi Pembebasan Palestina mengumumkan kemerdekaan negara Palestina. Yasser Arafat mengumumkan hari penting kala itu dari Aljazair. Ia menegaskan Yerusalem merupakan ibu kota Palestina.

Seperti dilansir laman Britannica, Senin (15/11), beberapa bulan setelah itu, pada 2 April 1989, Dewan Nasional Palestina memilih Arafat sebagai presiden Palestina yang baru. PLO selama periode ini juga mengakui Resolusi 242 dan 338 PBB.

Pengakuan itu berarti meninggalkan tujuan lama yang menggantikan Israel  demi kebijakan solusi dua negara. Arafat mengecam terorisme, mengakui hak Negara Israel untuk eksis, dan mengizinkan dimulainya tanah untuk perdamaian dengan Israel.

Namun keputusan Arafat untuk mendukung Irak selama Perang Teluk Persia 1990-1991 mengasingkan donor keuangan utama PLO di antara negara-negara teluk minyak. Hal itu juga berkontribusi pada pelunakan lebih jauh posisinya mengenai perdamaian dengan Israel.

Pada April 1993 PLO di bawah kepemimpinan Arafat memasuki negosiasi rahasia dengan Israel tentang kemungkinan penyelesaian damai antara kedua belah pihak. Dokumen pertama dalam serangkaian perjanjian Israel-PLO atau umumnya disebut Kesepakatan Oslo ditandatangani pada 13 September 1993 oleh Arafat dan para pemimpin Israel.

Perjanjian tersebut menyerukan pengakuan timbal balik antara kedua belah pihak dan menetapkan kondisi di mana Tepi Barat dan Gaza akan secara bertahap diserahkan kepada Otoritas Palestina (PA) yang baru dibentuk. PA dipimpin Arafat saat itu sebagai presiden pertama.

Pemindahan ini pada awalnya dilakukan selama periode sementara lima tahun. Israel dan Palestina akan merundingkan penyelesaian permanen. Namun demikian negosiasi tersendat secara sporadis sepanjang 1990-an dan runtuh sepenuhnya di tengah pecahnya intifada atau pemberontakan rakyat Palestina yang kedua pada akhir tahun 2000 menyusul penindasan Israel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika