REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, menanggapi rencana mogok kerja nasional pada Desember 2021 yang akan dilakukan dua juta buruh. Langkah ini ditempuh Buruh karena pemerintah hanya menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 1,09 persen.
Melki mengingatkan bahwa mekanisme dialog mesti menjadi fokus utama buruh guna menyalurkan aspirasinya. Ia tak sepakat dengan rencana aksi unjuk rasa buruh. "Dialog harus lebih diutamakan dalam situasi dan kondisi sulit saat ini," kata Melki kepada Republika.co.id, Jumat (19/11).
Politikus dari partai Golkar tersebut menyatakan siap membantu menggelar mediasi antara buruh-pengusaha-pemerintah atau tripartit asalkan diminta oleh mereka yang bersengketa.
"Kami terbuka untuk fasilitasi dan melangsungkan dialog tripartit jika diminta para pihak," ujar Melki.
Walau demikian, Melki mempersilahkan buruh mengadakan aksi unjuk rasa sebagai jalan menyalurkan aspirasi di negara demokrasi. Hanya saja, ia menyinggung agar aksi buruh jangan sampai berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi.
"Demo sebagai ekspresi demokrasi tentu bisa dipahami tapi dalam sikon sulit pemulihan pasca badai gelombang Covid tentu pimpinan serikat buruh dan pengusaha difasilitasi pemerintah harus duduk bersama mencari solusi terbaik," ucap Melki.
