REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR, Muhammad Iqbal, menyesalkan adanya peretasan database milik Polri oleh hacker asal Brasil yang menamai dirinya 'Son1x'. Sebab, peretas mengeklaim telah meretas 28 ribu database Polri dan membagikan data pribadi anggota polisi.
"Peretas mengaku data yang dibagikan adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota polisi (termasuk tiga orang jenderal), lengkap dengan nama, alamat, pangkat, satuan kerja, tanggal lahir, jenis pelanggaran, nomor hp, dan email. Sangat disayangkan hal itu bisa terjadi di institusi Polri," kata Iqbal kepada Republika.co.id, Sabtu (20/11).
Iqbal menyebut pembobolan yang menyasar institusi Polri bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya Polri sering menjadi sasaran peretas, mulai dari pengubahan penampilan atau deface, mengubah menjadi situs judi online, bahkan pencurian database personel.
"Kejadian ini menunjukkan bahwa keamanan siber Polri masih lemah. Polri harus belajar dari berbagai kasus peretasan yang pernah menimpa institusinya, utamanya peretasan yang dilakukan oleh 'Son1x' baru-baru ini," ujarnya.
Ia mengimbau agar Polri meningkatkan sistem keamanannya. Selain itu, audit keamanan siber Polri juga perlu dilakukan, apalagi lembaga ini sering jadi sasaran peretas. "Jika tidak ingin peretasan itu juga terjadi di tempat lain, situs kementerian/lembaga juga harus meningkatkan keamanan sibernya," tuturnya.
Kemudian politikus PPP itu juga meminta agar Polri bersama BSSN berkolaborasi untuk menyelidiki kasus peretasan 28 ribu data pribadi anggota polisi tersebut. Jika perlu, Polri tidak perlu malu untuk bekerja sama dengan pihak lain.
"Apakah ada kesamaan dengan peretas situs BSSN yang sebelumnya terjadi, di mana peretasnya memiliki pola yang mirip, yaitu sama-sama mengaku dari Brasil dan akun Twitter yang digunakan untuk mengumumkan peretasan dan membagikan data hasil peretasannya itu memakai nama akun yang mirip," ucapnya.
"Komisi I akan mendukung penuh penyelidikan terkait peretasan terhadap lembaga kepolisian ataupun lembaga dan kementerian lainnya," imbuhnya.
