REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berencana menawarkan kurikulum anyar yang disebut-sebut lebih fleksibel pada tahun 2022. Meski begitu, dalam prosesnya ke depan sekolah tetap diberikan keleluasaan dalam memilih kurikulum yang akan digunakan.
"Setiap sekolah yang ingin atau punya kemauan untuk mencoba kurikulum baru ataupun masih berdiri dengan kurikulum yang sekarang, itu adalah opsinya sekolah," kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, dalam rapat kerja dengan parlemen yang disiarkan di YouTube, Kamis (2/12).
Dengan demikian, Nadiem menjelaskan, sekolah-sekolah tidak perlu khawatir soal adanya paksaan untuk melakukan perubahan kurikulum di tempat mereka. Dia memastikan, setiap sekolah mempunyai kemerdekaan dalam menentukan keputusan mereka sendiri, terlebih saat ini merupakan masa pemulihan dari terjadinya learning loss.
"Kita akan melakukan secara bertahap, secara tenang, dan dengan kemerdekaan full sekolah tanpa paksaan," ungkap Nadiem.
Pada kesempatan itu, dia juga menyatakan, jika sekolah dipaksa untuk mengikuti kebijakan apapun, maka kemungkinan kebijakan itu berjalan baik dan sukses sangat rendah. Menurut dia, jika ingin kebijakan itu berhasil, maka harus ada kemauan dari diri para guru maupun kepala sekolah di dalam sekolah itu sendiri.
"Kita sudah bertahun-tahun melihat ini terjadi, bukan hanya terjadi di Indonesia. Apapun yang dipaksakan, itu probabilitas suksesnya sangat rendah," jelas dia.
Nadiem pun menyebutkan, kurikulum yang kini tengah diuji coba di sejumlah sekolah penggerak itu akan sangat bermanfaat bagi sekolah-sekolah yang capaiannya paling tertinggal. Dengan menerapkan kurikulum baru itu, kata dia, sekolah yang paling tertinggal itu akan dapat dengan cepat mengejar ketertinggalan mereka.
"Kurikulum baru ini malah lebih bermanfaat lagi untuk sekolah-sekolah yang paling ketinggalan. Mereka bisa mengejar ketertinggalan karena perampingan dan penyederhanaannya sangat besar," jelas dia.
Dalam prosesnya pula, Nadiem menyatakan, sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum baru akan diberikan bantuan pembimbingan oleh Kemendikbudristek. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan sekolah yang menerapkan kurikulum baru akan menjalani transisi dengan mulus.
Rencana mengenai penawaran kurikulum baru itu sebelumnya dilontarkan oleh Nadiem pada peringatan Hari Guru Nasional 2021. Lalu, beberapa hari berikutnya, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, juga mengungkapkan rencana tersebut pada keterangan foto yang dia unggah di media sosialnya.
"Mulai tahun depan Kemendikbudristek akan menawarkan kurikulum yang lebih fleksibel. Kurikulum tersebut akan lebih berfokus pada materi yang esensial, tidak terlalu padat materi," tulis Anindito pada akun Instagramnya, @ninoaditomo, dikutip Kamis (2/12).
Kurikulum yang sedemikian rupa, kata dia, penting diterapkan agar para guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Dengan begitu pula, para guru bukan hanya melakukan kejar tayang materi yang ada di buku teks.
Dia juga menuliskan, kurikulum prototipe itu tengah diterapkan secara terbatas di 2.500-an sekolah di seluruh Indonesia melalui program Sekolah Penggerak. Sekolah-sekolah yang menjadi peserta program itu, kata dia, mencerminkan keragaman yang ada di sistem pendidikan kita.
"Sebagian besar adalah sekolah yang 'biasa' saja. Bukan sekolah yang biasa dianggap favorit atau unggul. Bukan sekolah yang punya fasilitas yang berlebih. Banyak yang justru kekurangan secara sarana-prasarana. Sebagian juga berada di daerah tertinggal," ungkap Anindito.
Menurut dia, uji coba di sekolah yang beragam dapat memastikan kurikulum yang sedang dikembangkan bisa diterapkan di beragam kondisi. Selain itu, uji coba tersebut juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana guru memaknai dan menerapkan sebuah kurikulum.
"Artinya, kurikulum dievaluasi oleh aktor paling penting: para guru! Dan evaluasi itu dilakukan dalam konteks nyata. Ini melengkapi model uji publik yang biasanya didominasi oleh akademisi dan pengamat yang hanya melihat dokumen kurikulum saja," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika