REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengomentari polemik yang muncul ke publik usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, pada Kamis (2/12) lalu. Dalam rapat tersebut Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa Krakatau Steel terancam bangkrut di Desember 2021 bila program restrukturisasi yang dijalankan tidak tuntas.
Pernyataan ini ternyata berbuntut panjang, sehingga menimbulkan beragam persepsi di masyarakat terkait dengan kinerja kementerian BUMN.
“Perlu saya jelaskan bahwa konteks pernyataan Menteri BUMN, Erick Thohir (ET) terkait dengan terancam bangkrutnya Krakatau Steel adalah dalam konteks rapat kerja dengan DPR RI soal langkah dan upaya yang dilakukan oleh Kementerian terkait dengan IPO dan Right Issue di BUMN. Dalam rapat tersebut, Pak ET menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam penyelamatan Karakatau Steel yang harus dijalankan sebagai satu kesatuan strategi. Dan kami di Komisi VI mengapresiasi langkah-langkah ini karena kondisi perusahaan BUMN membaik,” kata Andre seperti dalam siaran persnya, Selasa (7/12).
Lebih lanjut, Anggota Dewan Pembina Gerindra tersebut merinci bahwa upaya penyelamatan Krakatau Steel yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dilakukan dengan tiga langkah strategis. Pertama, restrukturisasi utang yang telah dilakukan pada akhir 2019 hingga Januari 2020 sehingga mampu menurunkan jumlah utang yang dimiliki oleh Krakatau Steel.
Kedua, negosiasi untuk meningkatkan saham di Krakatau Posco sehingga di masa depan akan menimbulkan keuntungan bagi Krakatau Steel. Ketiga, mengundang SWF Indonesia yakni INA (Indonesia Investment Authority) untuk berinvestasi di Krakatau Steel sehingga nantinya profit yang didapat oleh Krakatau Steel tidak lari keluar negeri.
Selain itu, dilakukan juga beberapa upaya untuk mengundang investor masuk di proyek blast furnace yang diinisiasi sejak 2008 sehingga proyek ini nantinya tidak lagi mangkrak.
“Langkah lainnya, dalam waktu dekat kejaksaan akan masuk ke Krakatau Steel untuk mendalami apakah investasi blast furnace terdapat unsur pidana atau tidak. Sehingga isu-isu miring soal korupsi di Krakatau Steel dapat terjawab tuntas,” ungkap Andre.
Di sisi lain, mengingat betapa pentingnya penyelamatan Krakatau Steel, politikus asal Sumatera barat ini meminta agar pihak-pihak yang tidak mengerti persoalan untuk berhenti membuat gaduh. “Kami berharap mereka yang tidak paham akan situasi yang ada, tidak perlu mengomentari seakan-akan merasa paling tahu suasana rapat antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN," katanya.
Andre menambahkan Krakatau Steel itu faktanya dalam keadaan terancam bangkrut bila tidak ada gebrakan dari Menteri BUMN. Andre mengaku tahu persis bahwa Bank-Bank Himbara yang tergabung dalam sindikasi perbankan sudah mengirimkan surat penagihan utang jatuh tempo di Desember 2021 ini.
"Di sisi lain, saya minta agar Menteri BUMN melakukan review terhadap komisaris yang tidak memiliki kapasitas atau kompetensi,” ujar Anggota Komisi VI DPR ini.
