REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta pemerintah daerah (pemda) dapat mengakselerasi program vaksinasi Covid-19. Ia mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah meminta pemda bisa mempercepat vaksinasi Covid-19.
Percepatan itu menjadi kunci menghadapi varian baru virus Covid-19 varian Omicron. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menargetkan vaksinasi bisa mencapai 70 persen populasi penduduk di akhir Desember 2021.
"Saya mendukung penuh perintah Kemendagri terhadap jajaran pemerintah daerah untuk bisa mengerahkan segenap potensi yang dimiliki daerah dan saling bekerja sama untuk dapat menyukseskan program vaksinasi," ujarnya.
Kemudian, pemda juga harus mampu mengidentifikasi terlebih dahulu kelompok masyarakat mana yang masih rendah tingkat vaksinasinya. Selain itu, menyiapkan strategi yang tepat untuk melakukan pendekatan agar masyarakat itu mau segera divaksinasi.
"Karena pasti tiap kelompok di masyarakat akan berbeda juga cara pendekatannya," ucapnya.
Zulfikar juga menyarankan pemda menggunakan pendekatan sosiologis dan kultural kepada kelompok masyarakat pedesaan. Hal itu karena kultur masyarakat pedesaan yang dekat dengan tokoh masyarakat. "Dan lebih lekat dengan kultur kebudayaan keseharian mereka," katanya lagi.
Dia melihat tingkat pencapaian vaksinasi terhadap segmen kelompok masyarakat di beberapa wilayah masih belum sesuai dengan target. Pemerintah daerah katanya tidak boleh menganggap enteng program vaksinasi tersebut.
"Karena Presiden Joko Widodo menjadikan program ini sebagai jalan keluar bisa membawa Indonesia segera keluar dari krisis pandemi," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan tidak akan pernah bosan mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 agar target 70 persen jumlah penduduk Indonesia dapat divaksin dua kali suntikan dosis sampai akhir Desember 2021. "Insya Allah kita sudah di ujung peperangan melawan Covid-19 ini. Dan, dengan percepatan vaksinasi, maka akan memastikan kita menang telak," kata Luqman.
Dia pun menyarankan agar masyarakat yang aktif mau menerima vaksinasi bisa diberikan insentif, mengingat adanya ancaman varian baru Omicron dan demi mencapai target. "Di beberapa negara, kebijakan pemberian insentif kepada masyarakat yang ikut vaksinasi, terbukti menjadi faktor penting kesuksesan program vaksinasi," ujarnya.
Selain itu, dia menilai perlunya memberikan hukuman kepada pemda yang akselerasi vaksinasinya rendah.