REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko memberi penjelasan soal adanya anggapan bahwa anggaran riset di Indonesia menurun pascaintegrasi BRIN menjadi sekitar Rp 272 miliar. Dia mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan hanya untuk bahan riset yang langsung disalurkan ke pusat riset, di luar anggaran operasional.
"Anggaran yang langsung diterima oleh Pusat Riset memang tidak besar, hanya sekitar Rp 272 miliar, tapi jangan lupa, anggaran itu hanya untuk beli bahan riset, tidak untuk yang lain seperti raker, rakor, gaji pegawai, bayar listrik dan lainnya," ujar Handoko pada keterangan tertulisnya, Senin (7/2).
Menurut dia, banyak yang berpendapat anggaran riset menjadi turun mengingat selama ini anggaran yang diterima oleh lembaga riset itu hanya untuk riset. Padahal, Handoko mengatakan, dalam anggaran tersebut, terdapat banyak komponen seperti gaji pegawai, biaya operasional, dan lainnya.
Handoko menjelaskan, anggaran BRIN saat ini masih berasal dari eks lima entitas utama riset sebelumnya, yakni BATAN, LIPI, BPPT, LAPAN, dan Kemenristek, dengan total Rp 6,096 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni, SBSN, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pinjaman luar negeri.
Selain anggaran untuk belanja bahan riset tersebut, dia menyebutkan, ada juga anggaran yang dikelola oleh Deputi SDM Iptek sebesar Rp 188 miliar. Menurut dia, anggaran itu dimanfaatkan untuk membiayai asisten riset, profesor tamu, pascadoktoral, yang selama ini tidak bisa dilakukan.
"Anggaran di Kedeputian SDM Iptek antaranya untuk membiayai profesor tamu, postdoc, research assistant, mahasiswa S2/S3 program degree by-research, dan lainnya,” jelas dia.
Selain itu, terdapat anggaran yang dikelola oleh Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi sebesar Rp 2,168 triliun. Handoko menerangkan, anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dan perawatan infrastruktur untuk keperluan riset.
Penganggaran lainnya dikelola oleh Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi sebesar Rp 189 miliar. Anggaran itu, kata dia, diperuntukkan memberikan fasilitas kepada para periset untuk melakukan berbagai kegiatan risetnya dengan memanfaatkan fasilitas riset yang dimiliki BRIN.
"Ada juga Rp 650 milyar untuk hibah Prioritas Riset Nasional dan riset Covid-19. Semua hibah ini dibuka dengan sistem kompetisi terbuka untuk semua pihak termasuk kampus dan industri,” kata Handoko.
Handoko menambahkan, setidaknya ada Rp 250 miliar di Sekretariat Utama untuk anggaran operasional. Salah satunya, biaya infrastruktur dasar, seperti membayar listrik, internet, berlanggan jurnal dan utilitas lainnya. Selain itu, terdapat alokasi Rp 2,25 triliun untuk belanja pegawai untuk seluruh civitas BRIN.
“Berbeda dengan sebelumnya, di mana setiap pusat dialokasikan anggaran yang kelihatannya besar, tetapi mereka harus menanggung semua hal di atas. Sehingga anggaran tersebar kecil-kecil, dan tidak memiliki daya belanja," kata dia.
Handoko memberikan contoh, dulu, salah satu pusat mendapat alokasi Rp 50 miliar, tapi angka itu termasuk untuk belanja pegawai dan lain sebagainya sehingga mereka tidak mungkin beli alat yang harganya Rp 35 miliar. "Dengan sistem sekarang kami memiliki daya belanja yang tinggi, membeli alat untuk mendukung riset seharga Rl 150 miliar juga bisa,” terang dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika