REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pusat Studi Bencana (PSB), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University kembali menggelar Webinar Mitigasi Bencana Hidrologis untuk Ketahanan Pangan, Selasa (8/2). Webinar ini terselenggara berkat kerja sama PSB IPB University dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI.
Dalam kesempatan ini, Menteri Pertanian RI, Dr Syahrul Yasin Limpo mengajak semua pihak untuk semakin mempererat kolaborasi membantu kesulitan petani saat menghadapi bencana hidrologi.
“Saya berharap kehadiran pemikiran dan inovasi kampus dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah pusat dan daerah ketika mengambil kebijakan dan kegiatan,” ujarnya seperti dikutip dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Menanggapi hal itu, Rektor IPB University, Prof Arif Satria dalam paparannya menitikberatkan pada dua poin agar mitigasi bencana dapat dirasakan langsung oleh petani yang terdampak. Yakni menghadirkan kekuatan teknologi digital dan pemetaan risiko kebencanaan yang akurat.
“Pusat Studi Bencana IPB University dapat mengembangkan perangkat kebencanaan berbasis digital. Perangkat tersebut harus bisa memberikan informasi yang akurat, detil dan dapat memprediksi potensi bencana agar masyarakat khususnya petani dapat mengantisipasi lebih awal dampak dari bencana tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Dr Suwandi, menguatkan pendapat Menteri Pertanian dan Rektor IPB University. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah mengembangkan teknologi pertanian, seperti pengembangan varietas tanaman yang dapat adaptif dengan lingkungan yang dilanda bencana hidrologis. Khusus yang terkait dengan mitigasi bencana di Kalimantan.
Hadir dalam kegiatan ini Sultan Kesultanan Sangau DYMM, Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara XV; anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat Alifuddin SE, MM; Ketua Kadin Kalimantan Tengah Dr H Rahmati Nasution H SH Msi; dan Kepala Pusat Studi Bencana Dr Doni Yusri sebagai narasumber.
Narasumber yang hadir ini mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah betul-betul memiliki informasi dan pengetahuan yang kuat akan karakter wilayah dan jenis bencana yang melanda Pulau Kalimantan.
“Seperti bencana hidrologis, ternyata bisa jadi ini adalah gejala alam yang rutin terjadi setiap tahun di mana sungai-sungai yang banyak menyebar di Kalimantan Tengah meluapkan airnya. Artinya, penanganan bencana hidrologis yang sesungguhnya dengan penanganan banjir karena luapan air sungai bisa jadi agak berbeda. Perlu penguatan local wisdom dan menggandeng masyarakat lokal untuk menemukan solusinya,” ujar Dr H Rahmati Nasution.
Oleh karena itu, Kepala Pusat Studi Bencana IPB University, Dr Doni Yusri mengingatkan agar masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota di Kalimantan untuk memiliki Dokumen Rencana Penanggulan Kebencanaan.
“Ini diperlukan agar tingkat risiko bencana dan penanganannya dapat diketahui. Dan jika terjadi bencana bisa segera diambil penanganan darurat, yang tidak hanya cepat tapi juga tepat serta meminimalisir kerugian dan dampak bencana serta treatment pasca bencana yang bisa segera memulihkan lingkungan dan juga trauma masyarakat terdampak,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika