REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Polusi oleh negara dan perusahaan berkontribusi terhadap lebih banyak kematian secara global dibandingkan Covid-19. Hasil itu didapatkan dari laporan lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diterbitkan pada Selasa (15/2/2022).
Laporan tersebut akan dipresentasikan bulan depan ke Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Badan tersebut telah mendeklarasikan lingkungan yang bersih sebagai hak asasi manusia.
Dalam laporan yang disusun Boyd, menjelaskan polusi dari pestisida, plastik, dan limbah elektronik menyebabkan pelanggaran HAM yang meluas dan masalah ini sebagian besar diabaikan. Setidaknya sembilan juta kematian dini per tahun, sedangkan pandemi virus corona telah menyebabkan hampir 5,9 juta kematian.
"Saya pikir kami memiliki kewajiban etis dan sekarang hukum untuk berbuat lebih baik kepada orang-orang ini," kata Boyd.
Laporan tersebut mendesak larangan polifluoroalkil dan perfluoroalkil. Kedua jenis ini merupakan zat buatan manusia yang digunakan dalam produk rumah tangga seperti peralatan masak antilengket yang telah dikaitkan dengan kanker dan dijuluki bahan kimia selamanya karena tidak mudah rusak.
Pembersihan situs yang tercemar dan dalam kasus ekstrim kemungkinan relokasi masyarakat yang terkena dampak atau disebut "zona pengorbanan" juga menjadi pembahasan. Kebanyakan mereka yang terkena dampak dari mereka miskin, terpinggirkan, dan pribumi.
Istilah zona pengorbanan awalnya digunakan untuk menggambarkan zona uji coba nuklir. Istilah ini kemudian diperluas dalam laporan untuk mencakup situs atau tempat yang sangat terkontaminasi yang tidak dapat dihuni oleh perubahan iklim.
"Apa yang saya harap dapat dilakukan dengan menceritakan kisah-kisah tentang zona pengorbanan ini adalah untuk benar-benar menempatkan wajah manusia pada statistik yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dipahami ini (dari angka kematian akibat polusi)," kata Boyd.
Boyd menganggap laporan itu sebagai teguran yang paling keras. Dia mengharapkan laporan terbaru ini mendorong kembali ketika disajikan kepada Dewan di Jenewa.
Kepala HAM PBB Michelle Bachelet telah menyebut ancaman lingkungan sebagai tantangan hak global terbesar. Semakin banyak kasus keadilan iklim dan lingkungan yang menuntut HAM dengan sukses.
Limbah kimia akan menjadi bagian dari negosiasi pada konferensi lingkungan PBB di Nairobi, Kenya, mulai 28 Februari. Salah satu yang didorong proposal untuk membentuk panel khusus, mirip dengan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika