REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menjelang bulan suci Ramadhan, DPD RI meminta pemerintah perlu memastikan kelancaran pasokan bahan pangan pokok. Tentunya hal itu dapat menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan ibadah pada bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal.
“Hal ini masih menjadi isu hangat, kelangkaan bahan pangan seperti minyak goreng dan gula masih menjadi permasalahan yang mengemuka di masyarakat. Hal ini termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak dan gas,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat memimpin Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Menurut senator asal Maluku itu, permasalahan-permasalahan di atas tentunya perlu diurai lebih lanjut dengan melihat rantai pasok dari hulu ke hilir, di mana yang bermasalah. “Hal ini tidak boleh berlarut-larut dan masyarakat tidak boleh dirugikan,” terangnya.
Di sisi lain, Nono Sampono juga menyoroti pemerintah mencoba memberlakukan kebijakan baru mengenai uji coba tanpa karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) ke daerah khususnya Bali. Ia menganggap hal ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dapat membuat perekonomian di Bali menjadi kembali berputar, sementara di sisi lain memicu kekhawatiran risiko penyebaran multi varian Covid-19. “PPLN ini seperti pisau bermata dua, satu sisi meningkatkan perekonomian. Sisi lain bisa memicu risiko penyebaran multi varian,” cemasnya.
Nono Sampono juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah menghapus syarat perjalanan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN). DPD RI berharap pandemi Covid-19 dapat berganti menjadi endemi atau hidup berdampingan dengan virus. “Hal ini tentu memerlukan cara pandang hidup dan kondisi yang baru. Cara pandang ini yang akan membawa Indonesia mendekati situasi yang normal,” imbuhnya.
Pada penyampaian laporan hasil kegiatan di daerah pemilihan, Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tidak hanya mengatasi urbanisasi dan pusat bisnis saja. Tetapi tengah menyiapkan keterbatasan tata ruang yang layak sehingga perlu perhatian dari seluruh stakeholder. “Jakarta saat ini sedang menata tata ruang yang layak, maka kami mendorong masyarakat agar bersama-sama DPD RI mengawal terus agar bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Barat Andri Prayoga Putra Singkarru mengatakan bahwa permukaan laut di Sulawesi Barat mengalami peningkatan sehingga kerap menyebabkan banjir. Menurutnya, kondisi itu setiap tahun terus terjadi dan semakin parah. “Banjir setiap tahun makin parah, belum lagi akhir tahun lalu Sulbar diterpa badai. Maka kami berharap pemerintah bisa segera mengatasi permasalahan ini,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Barat Eni Sumarni meminta UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) untuk segera disahkan. Berdasarkan hasil resesnya, Jawa Barat mengalami peningkatan kasus pelecehan seksual. “Pemerintah jangan fokus pada pemulihan ekonomi saja. Seharusnya pemerintah juga memikirkan peningkatan kasus pelecehan seksual yang mencapai 150 persen di Jabar. Maka saya meminta UU PKS harus segera disahkan,” harapnya.
